Yogi 16 Ribuan Dukungan, Bambang dan Aliman?

0
468
ilustrasi

Edvan: Sampai Sore Ini, Nol

KOTA MANNA – Penyerahan dokumen dukungan perbaikan bapaslon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan di Pilkada BS, berakhir hari ini Senin (27/7). KPU BS memberi batas waktu hingga pukul 00.00 WIB. Jika tidak menyerahkan, bapaslon dianggap mengundurkan diri.

Dari pantaun Rasel, hingga Minggu kemarin (26/7) sore, belum satupun bapaslon yang menyerahkan dukungan perbaikan. Baik itu, Aliman Siana-Nurmansyah Samid, Yogi Pramadani-Suhirman Madjid, maupun Bambang Susino-Johari Salim. Mereka wajib menyerahkan dukungan perbaikan karena hasil verifikasi factual (verfal) membuat jumlah dukungan mereka tidak memenuhi syarat minimal, 11.578 dukungan.

Dari rapat pleno KPU BS, Selasa (21/7), bapaslon Aliman Siana-Nurmansyah Samid harus menyerahkan dukungan perbaikan sebanyak 13.420, Yogi Pramadani-Suhirman Madjid 12.674 dukungan, dan Bambang Susino-Johari Salim 12.742 dukungan. “Sampai sore ini (kemarin sore), belum ada (yang menyerahkan dokumen perbaikan). Kemungkinan kalau Yogi, besok (hari ini). Kalau dua lagi, belum ada konfirmasi,” kata Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU BS, Edvan Diansari.

Dari ketiga bapaslon tersebut, lanjut Edvan, baru Bapaslon Yogi Pramadani-Suhirman Madjid, yang telah terpantau yang telah melakukan input data pendukung perbaikan di sistem informasi pencalonan (silon) dengan jumlah 16 ribuan. “Kalau di Silon, baru Yogi. Jumlahnya sudah 16 ribuan. Kalau dua lagi (maksudnya Aliman dan Bambang), sampai sore ini masih nol,” sebut Edvan ketika dihubungi Rasel via handphone, kemarin sore.

Proses input data pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan perbaikan ke dalam aplikasi silon, sambung Edvan, tidaklah memakan waktu. Paling butuh sekitar 10 menit. Itu jika data pendukung sudah diinput secara offline oleh bapaslon. Namun, bila input offline belum dilakukan sama sekali, sisa waktu satu hari tidaklah cukup.

“Dokumen yang diserahkan sama seperti pendaftaran awal dulu. Softcopynya, berupa silon tadi. Hardcopy diantaranya B.1 KWK perseorangan perbaikan atau surat pernyataan dukungan,” sebut Edvan.

Mengacu PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Kepala Daerah, ketiga bapaslon memang harus menyerahkan dukungan perbaikan. Pasal 32A menyatakan, bapaslon yang dinyatakan belum memenuhi syarat (MS) berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah dukungan dan persebaran, harus menyerahkan dokumen dukungan perbaikan.

Perbaikan dukungan sebanyak paling sedikit dua kali dari jumlah kekurangan dukungan. Dukungan yang diserahkan berupa dukungan baru yang belum pernah memberikan dukungan sebelumnya kepada bapaslon manapun. “Setiap formulir B.1 KWK Perseorangan perbaikan itu akan ada fotokopi KTP. Kalau ada dukungan lama yang dimasukan lagi di perbaikan, pasti akan ketahuan. Server kami akan langsung menolaknya,” tegas Edvan. (and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here