Warga Mulai Tak Peduli Prokes Covid

Asilawati : Harus Ada Shock Therapy

0
69
JULIANTO/Rasel RAZIA MASKER : Warga yang tak menggunakan masker diberikan masker gratis di depan Mapolsek Kaur selatan dalam rangka menuju New Normal

KOTA MANNA – Belum meredanya wabah pandemi Covid-19 hingga saat ini harusnya menjadi perhatian semua pihak. Bukan hanya mengancam keselamatan jiwa, namun kondisi pandemi virus tersebut sangat mengganggu jalannya aktifitas sosial di masyarakat. Bahkan perpuratan roda ekonomipun turut terganggu.

Meskipun Pemerintah Daerah (Pemda) Bengkulu Selatan (BS) telah berupaya untuk melakukan pencegahan dan menegakkan protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 melalui buku saku dan diperkuat dengan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 32, namun masyarakat umum dinilai sudah mengacuhkan standar keselamatan terhadap virus corona. Baik di lingkup umum, maupun di kegiatan acara hajatan.

Hal diakui Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) BS, Asilawati, SE, M.Si. Menurut Asilawati, sejauh ini faktor yang menjadi latar belakang masyarakat mulai mengacuhkan penerapan Prokes pencegahan covid-19 karena minimnya sanksi yang ditegakkan kepada para pelanggar.

“Harusnya diberikan sanksi agar muncul shock therapy biar kesadaran masyarakat akan penerapan prokes Covid-19 benar-benar ditanamkan. Mulai dari menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Dari pengamatan di lapangan yang kami lakukan, jika hanya melalui sosialisasi, keinginan warga untuk mewaspadai virus corona masih sangat rendah,” kata Asilawati kepada Rasel Kamis (19/11).

Asilawati melanjutkan, jika harus menerapkan sanksi tegas, memang regulasinya juga sudah ada. Bahkan, untuk kategori acara hajatan yang tidak mematuhi prokes Covid-19 dapat dibubarkan oleh petugas keamanan. “Satu lagi di acara hajatan. Itu penerapan prokes masih minim. Sebab, belum adanya tim khusus dari pihak keluarga yang mengamati jalannya acara. Jika sepenuhnya harus dikembalikan kepada satgas tentu ada keterbatasan,” sambungnya.

Untuk itu, pihaknya berencana kembali melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terutama dalam penerapan sanksi bagi warga yang melanggar prokes. “Harapan kami dengan ditegaskannya pemberian sanksi bagi para pelanggar. Maka kedisplinan warga akan meningkat. Jangan sampai menunggu kasus positif Covid-19 membludak, baru sadar akan pentingnya prokes,” kata Asilawati.

Di sisi lain, Asilawati ia juga menyoroti Satgas penanganan covid-19 di tingkat desa yang kurang merespon penguatan kedisplinan warga setempat. Bahkan, dari total 158 Desa/Kelurahan yang ada di BS, hanya beberapa saja yang giat melaporkan kegiatannya. “Untuk itu, harapan kami marilah kita sama-sama menyadari akan pentingnya mengedepankan kesehatan. Sebab, dampak positifnya kembali kepada diri kita masing-masing,” pungkasnya. (cw2)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here