Utang Dinas PUPR Mencapai Rp 63 M

0
117
SAHKAN: DPRD menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD 2019 melalui rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (27/7)

BENGKULU – Utang anggaran infrastruktur yang dikelola Dinas PUPR Provinsi Bengkulu kepada pihak ketiga mencapai Rp 63 miliar. Kepala Dinas PUPR Provinsi Bengkulu, Mulyani, menyebut utang tersebut akan dialokasikan pada APBDP 2020. Namun jika tidak bisa dibayar sepenuhnya, utang tersebut akan dibayar secara bertahap.

“Kita sudah usulkan kepada DPRD, agar utang itu bisa dibayarkan tahun ini. Kita lihat dulu anggarannya, kalau tidak bisa bisa semua, ada kemungkinan dicicil,” ungkap Mulyani, Senin (27/7).

Selama anggaran masih ada, sambung Mulyani, pihaknya memastikan pembayaran akan tetap dilakukan. Namun hal ini tetap melalui mekanisme pembahasan dengan DPRD Provinsi Bengkulu. “Kalau utang 2018, itu sudah kita bayarkan semua. Tinggal lagi yang tahun 2019,” jelas Mulyani.

Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Gunadi Yunir, meminta penyerapan anggaran pemerintah pada tahun ini dapat dimaksimalkan agar program pembangunan dapat berjalan lancar. “Serapan khususnya infrastruktur, diharapkan lebih maksimal agar dapat dirasakan masyarakat,” kata Gunadi.

Ditambahkan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu lainnya, Edwar Samsi, utang tersebut sulit dilunasi pada tahun anggaran ini, khususnya melalui APBD. Pasalnya sisa lebih anggaran (Silpa) 2019 hanya tersisa Rp 29 miliar dan yang bisa digunakan hanya Rp 7 miliar saja.

“Kalau soal utang harus dibayar, itu kewajiban pemerintah. Kalaupun bisa dicicil, karena tahun ini tidak bisa (sekaligus),” ungkap Edwar. (cia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here