Tunjangan Dihapus, Guru Pedalaman Mengadu ke Dewan

0
136
MENGADU: Guru di daerah pedalaman mendatangi DPRD BS untuk mengaduh terkait kebijakan pemerintah menghapus tunjangan guru daerah terpencil, Selasa (27/10)

KOTA MANNA – Belasan guru yang mengajar SDN di Desa Telaga Dalam dan Desa Cinto Mandi Kecamatan Pino Raya mendatangi kantor DPRD Bengkulu Selatan, Selasa (27/10). Kedatangan para pahlawan tanpa tanda jasa itu untuk mengadu terkait penghapusan tunjangan guru daerah terpecil.

Sepanjang tahun ini tunjangan yang sebelumnya rutin diterima tiap bulan tidak dikucurkan lagi oleh pemerintah. “Sepanjang tahun ini tunjangan guru daerah terpencil belum kami terima satu bulan pun,” kata Yulian Siswadi, S.Pd, salah seorang guru yang datang ke DPRD BS.

Sebelumnya tunjangan guru daerah terpecil rutin diterima setiap bulan. Mereka pun tidak mengetahui secara pasti alasan pemerintah menghapuskan program tersebut. Sebagai guru yang mengajar di sekolah pedalaman, para guru sangat merasakan dampak dari penghapusan tunjangan tersebut. Pemberian tunjangan sangat membantu biaya dalam menjalankan tugas. “Besaran tunjangan guru daerah terpencil yang kami terima tahun-tahun sebelumnya sebesar gaji pokok, itu diterima rutin setiap bulan,” ujarnya.

Selain mempertanyakan penghapusan tunjangan guru daerah terpencil, mereka juga mempertanyakan pemberian tunjangan khusus untuk guru SD di Desa Tanjung Aur Pino Raya. Pasalnya sejak tunjangan guru daerah terpencil dihapuskan. Guru yang mengajar di SD tersebut justru mendapat tunjangan, padahal letak sekolah berada dekat jalan raya. Berbeda dengan dua sekolah tempat para guru di dua SD itu mengajar.

Menjawab pertanyaan para guru tersebut, Sekretaris Dinas Dikbud BS, Agustian, S.Sos, MSi yang diundang Komisi III dalam pertemuan tersebut menjelaskan bahwa penghapusan program tunjangan guru daerah terpencil merupakan kebijakan pemerintah pusat.

“Dulu memang ada tunjangan untuk guru di daerah terpencil, tapi sekarang sudah dihapuskan, diganti tunjangan daerah khusus. Yang menentukan penerima itu adalah pihak kementerian langsung melalui sistem. Di daerah kita ini hanya satu sekolah yang menerima, yakni SD di Desa Tanjung Aur (Pino Raya) itu,” terang Agustian.

Ketua Komisi III DPRD BS, Holman, SE mengakomodir aspirasi belasan guru yang mengajar di sekolah daerah pedalaman. Pihaknya akan berkoordinasi ke kementerian terkait untuk mempertanyakan program tersebut. “Kami akan tanyakan kejelasan terkait program ini ke Kementerian Pendidikan dan Kementerian PDTT, soalnya yang membidangi itu adalah dua kementerian tersebut. Hasil koordinasi nanti akan kami sampaikan,” tutup Holman. (yoh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here