TPP Rp 56 M, Belanja Pegawai Rp 425 M

0
498

KOTA MANNA – Meskipun dalam kondisi keterbatasan keuangan daerah. Namun Pemkab BS tetap akan merealisasikan penganggaran untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi para aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab BS tahun 2018 mendatang. Rencana tersebut sudah masuk dalam KUA-PPAS RAPBD 2018, dengan besaran anggaran mencapai Rp 56 miliar. Sementara total belanja pegawai setahun mencapai Rp 425 miliar lebih. Dengan direalisasikanya TPP nantinya, maka semua honor kegiatan dipangkas. Termasuk tunjangan daerah yang biasanya dibayarkan jelang lebaran sebesar Rp 1 juta per ASN.
Akan tetapi untuk alokasi gaji 13 dan 14 atau THR tetap dibayar, karena bukan termasuk honor kegiatan. “Untuk TPP sudah diusulkan, nanti semua honor kegiatan dihapus, kecuali honor TAPD. Akan tetapi untuk gaji 13 dan 14 tetap disiapkan anggarannya untuk realisasinya menunggu petunjuk kementerian keuangan,” ujar Kepala BPKAD BS, H. Sepuan S.Sos MSi didampingi Kabid Penganggaran, Dicky Zulkarnain,S.Sos.
Ditambahkan Dicky, sesuai KUA-PPAS RAPBD 2018 total pendapatan Rp 900,2 miliar, akan tetapi belanja mencapai Rp 909,9 miliar sehingga masih mengalami difisit anggaran. Untuk alokasi belanja pegawai khususnya TPP sesuai kesepakatan TAPD dengan banggar DPRD saat pembahasan tetap dianggarkan, karena merupakan hak sehingga harus dianggarkan dan sumbernya dari DAU. “Walaupun realisasinya nanti belum penuh, tetapi TPP tetap dianggarkan mengingat keuangan yang tersedia,” pungkas Dicky.
Sementara itu, Plt Sekkab H. Darmin SE membenarkan rencana realisasi TPP bagi ASN mulai diterapkan tahun depan. Akan tetapi, semua itu masih menunggu realisasi keuangan daerah, karena sampai saat ini RAPBD masih dalam pembahasan. Untuk persiapan termasuk rancangan konsep yang dinilai menjadi indikator pencairan TPP saat ini sudah disusun BKPSDM, yang bakal menjadi item penilaian menyangkut beban kinerja 40 persen dan kehadiran 60 persen.
“Rencananya memang akan direalisasikan terhitung Januari 2018, tetapi semua itu masih harus dipersiapkan mulai dari beban kerja, kedisiplinan dan perangkatnya, termasuk Perbup terkait teknis pembayaran juga masih akan dikaji,” jelas Darmin.(one)