Terbukti Potong, Jabatan Kepsek Bisa Dicopot!

Akan Klarifikasi Pemotongan Honor Guru

0
158
RAPAT : Komisi III DPRD BS memanggil Dinas Dikbud BS menyikapi keluhan guru honorer dan penudaan pembayaran TPG

KOTA MANNA – Dinas Dikbud BS berjanji akan memberikan sanksi tegas bila pengakuan tenaga guru honorer terkait adanya pemotongan intensif mereka dipotong pihak sekolah sebesar Rp 50 ribu per bulannya, terbukti. Sekolah yang terbukti melakukan pemotongan, akan diberikan sanksi berat hingga jabatan kepala sekolah (kepsek) nya dicopot.

Rencananya, Dinas Dikbud BS Kamis (14/1) akan memanggil seluruh kepala sekolah jenjang TK, SD dan SMP untuk mengklarifikasi adanya laporan pemotongan insentif guru sebesar Rp 50 ribu dari Rp 150 ribu besaran insentif yang didapat. “Satu-satu kepseknya kami klarifikasi. Kalau memang benar itu (pemotongan) akan kami sanksi tegas, bisa kepala sekolahnya dicopot,” tegas Rispin Junaidi, M.Pd, Kadis Dikbud BS, kepada Rasel Selasa (12/1).

Ditegaskannya, pihaknya tidak main-main dalam menindak sekolah yang menyalahi aturan atau tidak pro terhadap dunia pendidikan. Sebab, langkah pemberian insentif daerah kepada guru honorer tersebut adalah bentuk kepedulian agar lembaga pendidikan lebih maju. Dengan cara meningkatkan kesejahteraan masing-masing guru honorer. “Keterlaluan jika masih dipotong juga, per bulan mereka hanya dapat Rp150 ribu. Masa dipotong lagi sampai Rp 50 ribu,” ucap Rispin.

Rispin menyarankan agar seluruh guru baik yang berstatus ASN dan honorer untuk segera melaporkan ke Dinas Dikbud bila terjadi permasalahan maupun persoalan yang terjadi. Supaya bisa segera ditindaklanjuti. “Saya baru tahu informasi itu setelah mereka (guru honorer) melapor ke DPRD. Kalau sejak awal mereka lapor ke kami, sudah pasti kami tindaklanjuti. Karena itu menyalahi aturan,” tegas Rispin.

Ditambahkan, Sekretaris Dinas Dikbud BS, Agustian, S.Sos, M.Si. Adanya informasi pemotongan insentif tersebut. Ke depan pihaknya akan mengubah skema penyaluran dana insentif dengan cara ditransfer langsung ke rekening honorer. Agar prosesnya lebih trasnparan dan tidak ada lagi hambatan.

“Dulu memang direncanakan akan ditransfer langsung ke rekening guru. Tapi karena waktunya mendesak, jadi kami transfer langsung ke rekening sekolah. Kamipun percaya bahwa sekolah akan menyampaikan hal itu,” kata Agustian.

Terkait pemberian sanksi kepada sekolah yang betul-betul melanggar hal itu. Agustian mengaku sangat mendukung penuh kebijakan Kadis Dikbud. Sanksi yang diberikan bukan hanya sebagai bentuk pelajaran. Tapi sebagai efek jera agar ke depan sistem yang dibangun khususnya di lingkup pendidikan lebih baik lagi.

“Untuk keputusan pemberian sanksi, kami sangat mendukung hal itu. Tapi semua kebijakan di tangan beliau (Kadis Dikbud),” pungkasnya. (cw2)