Tanpa Banding dan Kasasi, Nexke Ajukan PK

0
94
PUTUSAN: Sidang putusan terdakwa kasus korupsi dana Bagian Kesra Setkab BS, Rabu (4/11) awal bulan lalu

KOTA MANNA – Terpidana korupsi dana Bagian Kesra Setkab BS tahun anggaran 2015, Nexke Yusita, sudah menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu yang menjatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan uang pengganti Rp 159 juta. Namun bukan berarti Nexke berhenti berupaya mencari keadilan yang dirasa kurang baginya.

Hal itu terbukti dengan upaya Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu ke Mahkamah Agung (MA). “PK dilakukan agar putusan terhadap kakak kami bisa ditinjau kembali oleh Mahkamah Agung,” kata Cahya Isten, kakak kandung dari Nexke Yusita, saat mendatangi Graha Pena Radar Selatan, Rabu  (26/11).

Banyak alasan yang membuat Nexke mengajukan PK ke MA. Yang pertama, beber Cahya Isten, karena dirinya keberatan dengan putusan Majelis Hakim terhadap dirinya yang sama dengan putusan terpidana Heriyadi. Padahal dalam peran mengelola anggaran dana Bagian Kesra, sambung Cahya Isten, Nexke hanya seorang bendahara pembantu. Sedangkan Heriyadi adalah KPA/PPK yang saat itu menjabat Kabag Kesra.

Nexke juga merasa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari BS yang menyebut Nexke membuat SPP tanpa berdasarkan SPj. Padahal, sambung Cahya Isten, adiknya mengaku pembuatan SPP sudah dilakukan sesuai aturan.

Kemudian dalam tuntutan JPU juga menyebut bahwa Nexke ikut ke Palembang dan ikut menikmati uang bersama Heriyadi. Padahal versi Nexke yang disampaikan Cahya Isten, dirinya tidak ikut ke Palembang. Itu juga dikuatkan dengan keterangan saksi yang dihadirkan dalam proses persidangan lalu.

Tuntutan JPU yang berisi bahwa Nexke memotong insentif Pengurus Masjid, menikmati uang selisih pembuatan baju batik MTQ, memesan hotel dan berhubungan langsung ke pihak hotel, juga disangkal. Versi Nexke yang juga dikuatkan dengan pengakuan saksi, Roswanda dan Mesra Leni, dalam persidangan, Nexke tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan PPTK saat itu, mendiang Khalidi Jamal.

Terakhir, beber Cahya Isten, Nexke juga keberatan dengan tuntutan JPU yang menuliskan bahwa Nexke menikmati uang transportasi karena dapat jatah perjalanan dinas menggunakan mobil dinas miliknya. Nexke juga keberatan dalam tuntutan JPU yang menulis bahwa Nexke selaku KPA di Bagian Kesra. “Isi tuntutan JPU kami anggap mengada-ada karena tidak sesuai realita,” tutur Cahya Isten. (yoh)