Tak Terima, “Protes” ke Kemendagri

0
75
PERBATASAN: Sebagian wilayah Desa Serian Bandung berpotensi akan masuk ke wilayah BS dengan adan Permendagri nomor 9 tahun 2020

TAIS – Pemkab Seluma mengaku belum menerima salinan Peraturan Mendagri (Permen) nomor 09 tahun 2020 tentang tapal batas Kabupaten Seluma-BS. Hari ini, Senin (27/7), Penjabat Sekda Seluma, Supratman, MM, bersama jajaran akan mendatangi Kemendagri untuk menanyakan kejelasan titik batas Seluma-BS yang dianggap merugikan Seluma tersebut. Pasalnya titik batas yang ditetapkan justru di jembatan Desa Muara Maras.

Akibatnya, sebagian wilayah Desa Serian Bandung serta Desa Talang Alai dan beberapa desa lainnya, masuk wilayah BS. Bahkan info yang diterima Rasel, ada tujuh desa di Seluma yang sebagian lahannya ditetapkan masuk ke wilayah BS.

Asisten I Pemkab Seluma, Mirin Ajib, MH, mengaku Pemkab Seluma akan meminta agar Mendagri segera merevisi Kepmen nomor 08 tahun 2020 tersebut. “Jelas Pemkab Seluma tidak menerima diterbitkannya Permendagri nomor 09 tersebut. Karena Seluma justru dirugikan dengan adanya hal itu, wilayah Seluma berkurang,” tegasnya.

Mirin mengatakan MK sudah menguatkan UU nomor 03 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seluma, serta wilayah Seluma batasnya terdapat pada batas eks kewedanaan Seluma. Yakni di dekat SMK Selali Kecamatan Pino Raya dengan Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM).

“Batasnya sudah baku. Karena MK sendiri sudah memperkuat, serta batasnya di wilayah Desa Talang Alai. Bukan di jembatan Desa Muara Maras,” tegas Mirin.

Sedangkan untuk wilayah yang hilang, Mirin mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran. Berapa lahan dan perumahan yang hilang pasca diterbitkannya Permendagri nomor 09 tahun 2020 tersebut. Namun Pemkab Seluma tetap akan meminta agar wilayah Seluma dikembalikan sesuai UU nomor 3 tahun 2003.

Dianggap Lalai

Terpisah, Ketua DPRD Seluma, Nofi Erian Andesca, S.Sos, mengatakan Pemkab Seluma telah lalai. Seharusnya, masalah tapal batas ini dikawal karena sebelumnya sudah dilakukan penelusuran tapal batas, beberapa kali. Sehingga seharusnya Pemkab Seluma bisa mempertahankan tapal batas sesuai dengan penelusuran versi Pemkab Seluma.

“Kami tentunya sangat menyayangkan mengenai hal ini. Karena seharusnya Pemkab Seluma bisa mengawal masalah ini, mengawal penetapan tapal batas. Sehingga semuanya bisa sesuai dengan batas versi Pemkab Seluma, serta berdasarkan UU Nomor 03 tahun 2020. Kami sangat menyayangkan hal ini,” tegas Nofi dihubungi Rasel via telepon, kemarin.
Pimpinan DPRD Seluma sendiri rencananya akan ikut mendampingi Penjabat Sekda Seluma serta pejabat lainnya ke Kemendagri. Hal itu dalam rangka menanyakan kembali mengenai penerbitan Permen nomor 09 tahun 2020 karena dianggap sepihak serta merugikan Pemkab Seluma.

Putusan Mendagri

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Edi Hartawan, menyebut masalah tapal batas Seluma-BS menjadi ranahnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Edi mengatakan tabat BS-Seluma telah ditetapkan melalui Permendagri nomor 9 tahun 2020.

“Terkait tentang tapal batas, kami belum bisa memberikan konfirmasi lebih. Karena hal tersebut domainnya Kemendagri,” ungkap Edi, Minggu (26/7).

Dia menyebut Pemprov Bengkulu mempersilahkan Pemerintah Daerah, baik Seluma maupun BS jika ingin berkonsultasi. “Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kita persilahkan saja kalau ada yang ingin berkonsultasi. Pemprov selalu terbuka,” kata Edi singkat. (rwf/cia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here