Soal Tabat Seluma-BS, Pemkab Seluma Hanya Menunggu: “Wilayah Tersebut Milik Seluma”

0
8
ilustrasi

SELUMA/BENGKULU – Pemkab Seluma masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov Bengkulu terkait penyelesaian masalah tapal batas (tabat) dengan BS. Penjabat Sekda Seluma, Supratman, MM, mengatakan pihaknya tidak akan tinggal diam atas hilangnya sebagian wilayah di tujuh desa di Kecamatan Semidang Alas dan Semidang Alas Maras.

“Sampai hari ini kami terus mengupayakan agar daerah tersebut tetap dipertahankan. Karena kami berpegang dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2003 tentang pemekaran Kabupaten Seluma. Mungkin saat ini karena Gubernur sedang cuti, jadi belum bisa dilakukan pertemuan kembali,” jelas Supratman.

Penjabat Sekda mengatakan Pemkab Seluma tetap tidak akan membiarkan wilayah mereka berpindah ke BS. Apalagi sebelumnya, masalah tabat sudah pernah diputuskan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara terkait pernyataan salah satu warga yang mengatakan lebih memilih bergabung ke BS. Supratman meminta warga tetap tenang dan bersabar. “Kami imbau masyarakat bersabar, Pemkab Seluma tidak akan membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Wilayah tersebut jelas milik Seluma,” tegasnya.

Pemkab Seluma juga sudah memberikan surat kepada Kades dan Perangkat di daerah perbatasan, agar bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Masyarakat tidak bisa memilih masuk daerah mana, karena masalah tabat kabupaten ada aturannya,” ungkap Supratman.

Seperti diberikatakan sebelumnya, warga Desa Talang Alai Kecamatan Semidang Alas Maras, memilih untuk bergabung kembali ke BS. Mereka beralasan akses menuju pusat pemerintahan yang lebih dekat membuat mereka lebih berminat masuk ke BS.

“Kami kalau diminta memilih lebih baik masuk Bengkulu Selatan. Karena semua urusan administrasi lebih dekat. Kemudian jarak juga lebih dekat ke Bengkulu Selatan,” ungkap Rohani (60), salah seorang warga perbatasan Seluma-BS, beberapa hari lalu.

Jangan Terjadi Gejolak

Sementara itu, persoalan tapal batas (tabat) antara BS-Seluma, masih menimbulkan perdebatan di masyarakat. Hal itu lantaran ada sejumlah wilayah desa di Seluma yang masuk ke wilayah BS.

Menyikapi hal itu, Sekda Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri, mengatakan Mendagri telah menetapkan Permendagri nomor 9 tahun 2020 tentang Tabat Seluma-BS. Sehingga seharusnya sampai saat ini tidak ada persoalan lagi. “Soal tabat ini jangan sampai timbul gejolak. Kita selesaikan dengan tenang, apalagi kita mau menghadapi pemilu kepala daerah,” tegas Hamka, Senin (12/10).

Disampaikannya, persoalan tabat jangan sampai menganggu proses Pilkada. Apalagi Mendagri menetapkan agar seluruh proses administrasi berlaku usai Pilkada. Masyarakat masih bisa menggunakan hak pilihnya sesuai ketetapan sebelum keluarnya Permendagri.

Terkait masih adanya sejumlah pihak yang belum bisa menerima Permendagri, Hamka mengaku wajar saja. Namun dia mengingatkan agar jangan sampai berpolemik. “Nanti kita upayakan pertemuan lagi, mencari bagaimana solusinya,” tuntas Hamka. (rwf/cia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here