Ratusan Guru Honorer Bakal Dapat Insentif, Ini Syaratnya

0
108

KOTA MANNA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana merealisasikan insentif gaji bagi guru honorer dengan besaran Rp1,8 juta untuk tiga bulan. Rencananya, insentif gaji tersebut akan mulai disalurkan pada Desember mendatang.

Di BS, total guru honorer jenjang TK, SD dan SMP yang telah terdaftar di laman Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud RI sebanyak 431 orang. Rinciannya, honorer guru TK 32 orang, 303 honorer guru SD serta 128 tenaga honorer guru SMP. Jumlah tersebut juga termasuk dalam SK Bupati BS dengan masa bakti lebih dari dua tahun.

Disampaikan Kasubbag Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi (PPE) Dinas Dikbud BS, Yen September, S.Pd.I, pihaknya masih menunggu Surat Edaran (SE) teknis dari Kemendikbud RI terkait penyaluran insentif bagi guru honorer. Mulai dari syarat yang harus dipenuhi apa saja, kategori honor yang dalam masa bakti berapa tahun, serta proses tahapan pengajuan isentif tersebut.

“Kalau untuk informasi tentang pemberian insentif tersebut, sebelumnya sudah pernah kami dengar. Namun secara teknis, harus berlandaskan SE Kemendikbud. Kalau SE sudah dirilis, kami akan bergerak,” ujar Yen.

Dia mengakui pendapatan guru honorer di BS jauh dari kata standar. Masih banyak guru honorer yang mendapatkan bayaran sangat kecil. “Tentunya sangat bagus jika wacana itu terealisasi. Kami sangat mendukung dan mewadahi kawan-kawan honorer,” sambungnya.

Dia mengaku informasi dari pihak sekolah, para honorer guru di BS menerima tunjangan Rp 300 ribu per bulan dari pihak sekolah atau melalui dana BOS. Sedangkan dari pemerintah daerah, guru dan tenaga kependidikan yang sudah menerima SK pengangkatan, mendapatkan insentif Rp150 ribu per bulan.

“Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat insentif gaji dari pemerintah dapat cepat terealisasi. Karena jelas membantu mereka para tenaga honorer,” ujar Yen.

Terpisah, salah orang guru honorer SMPN 4 BS, Doni Aprilio, yang telah mengabdi lebih dari dua tahun, mengaku mengharapkan adanya insentif gaji dari pemerintah. “Kalau memang itu benar, kami sangat bersyukur,” ungkap Doni.

Sementara itu, lebih dari 2,4 juta tenaga pendidik non-PNS bakal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU). Jumlah tersebut merupakan gabungan dari tenaga pendidik yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag).

“Bantuan gaji guru honorer Kemendikbud dan Kemenag totalnya mencapai lebih dari 2,4 juta orang, 1,6 juta di bawah Kemendikbud dan 0,8 juta orang di bawah Kemenag,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, dalam diskusi daring di Jakarta, Selasa (17/11) lalu.

Sri Mulyani mengatakan para tenaga pendidik yang mendapat bantuan dari pemerintah tersebut memiliki gaji di bawah Rp5 juta per bulan. Ia mengungkapkan, masing-masing tenaga pendidik akan menerima total bantuan sebesar Rp1,8 juta selama tiga bulan. Bantuan akan disalurkan Rp600 ribu per bulan yang akan ditransfer ke rekening masing-masing penerima.

Sementara itu, Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, menyatakan kementeriannya telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3,66 triliun. Anggaran tersebut akan disalurkan kepada total 2,03 juta tenaga pendidik non-PNS di bawah Kemendikbud.

Jumlah tersebut terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS; 1,63 juta guru serta pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta; serta 237.623 tenaga perpustakaan, laboratorium, dan administrasi.

Secara umum tenaga pendidik non-PNS itu meliputi dosen, guru, guru yang diberikan tugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi di semua sekolah maupun perguruan tinggi baik negeri dan swasta.

Nadiem menjelaskan, persyaratan untuk mendapat bantuan ini adalah warga negara Indonesia (WNI), berstatus bukan sebagai PNS, dan memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan. Kemudian tidak menerima bantuan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja sampai 1 Oktober 2020 serta tidak menerima Kartu Pra Kerja sampai 1 Oktober 2020.

Selanjutnya, untuk mekanisme pencairannya adalah, pertama yaitu Kemendikbud membuatkan rekening baru untuk penerima bantuan yang nantinya akan disalurkan secara bertahap sampai November 2020. Penerima dapat mengakses info.gtk.kemendikbud.go.id atau pddikti.kemendikbud.go.id untuk mencari informasi mengenai status pencairan, rekening bank, dan lokasi bank penyalur.

Penerima BSU akan menyiapkan dokumen persyaratan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh melalui dua situs tersebut kemudian diberi materai dan ditandatangani.

Setelah itu, penerima BSU mendatangi bank penyalur untuk melakukan aktivasi rekening dan menerima uangnya dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan dan menunjukkan kepada petugas bank penyalur untuk diperiksa.

“Penerima diberikan waktu untuk mengaktifkan rekeningnya hingga 30 Juni 2021. Ini kita memberikan waktu yang sangat panjang untuk memastikan semuanya dapat,” kata Nadiem. (cw2/net)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here