Puluhan Eks Satpol PP-PBK dan Guru Honorer Mengeluh ke Wakil Rakyat

Dirumahkan Sebagian, Dahun: Saya Khawatir…

0
947

KOTA MANNA – Puluhan eks Satpol PP-PBK BS yang dirumahkan dan puluhan guru honorer SD dan SMP, mendatangi gedung DPRD BS di hari yang sama, meski jam yang berbeda, Rabu (6/1). Mereka mengeluhkan nasib mereka yang seperti terdzolimi.

Pasalnya, puluhan anggota Satpol PP-PBK dirumahkan setelah ketiadaan anggaran. Padahal sebagian dari mereka sudah mengabdi belasan tahun. Bahkan sempat terdata sebagai honorer K2 BS.

Keluhan tenaga kontrak Satpol PP dan PBK BS yang tidak diperpanjang masa kontraknya, disikapi DPRD BS. Dalam hearing bersama perwakilan Satpol PP-PBK yang dirumahkan serta Kepala dan Sekretaris Dinas Pol PP-PBK BS.

Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE, mengaku akan mencarikan solusi menyikapi hal tersebut. “Kami upayakan agar tenaga kontrak Satpol PP dan PBK yang dirumahkan bisa bekerja kembali,” kata Barli. Menyikapi alasan Dinas Satpol PP-PBK yang menyebut tidak semua tenaga kontrak Satpol PP-PBK diperpanjang karena terbatasnya anggaran, Barli menyampaikan akan berkoordinasi dengan Bupati, Gusnan Mulyadi, agar dicarikan solusi.

“Kami akan koordinasikan dengan Bupati. Doakan semua tenaga Satpol PP yang dirumahkan bisa bekerja kembali,” ujar Barli.

Anggota DPRD BS, Dahun Rosyadi, berharap tidak ada motif lain di balik pemutusan kontrak 50 Satpol PP dan PBK. Jika memang karena anggaran, seharusnya hal itu dirancang sejak awal.

“Kalau memang karena masalah anggaran, kenapa tidak dirancang sejak awal agar sesuai kebutuhan. Saya khawatir ada yang dirumahkan, tapi diam-diam ada perekrutan tenaga kontrak baru,” ujar Dahun yang disambut tepuk tangan perwakilan tenaga kontrak Satpol PP dan PBK dalam rapat tersebut.

Sementara Kepala Dinas Satpol PP-PBK BS, Erwin Muchsin, S.Sos, mengaku di tahun 2020, jumlah tenaga kontrak Satpol PP dan PBK sebanyak 280 orang dengan anggaran Rp 6,4 miliar. Sedangkan di 2021 ini, pihaknya hanya mendapat kucuran dana Rp 5,6 miliar atau ada pengurangan sekitar Rp 800 juta.

Akibat pengurangan anggaran, pihaknya terpaksa merumahkan 50 orang tenaga kontrak, dengan rincian 30 orang anggota Satpol PP dan 20 anggota PBK. “Butuh tambahan anggaran Rp 540 juta agar bisa mengakomodir gaji semua tenaga kontrak, sama seperti tahun sebelumnya,” ujar Erwin.

Perwakilan Satpol PP yang dirumahkan, Yonahes, mengatakan jika anggaran minim, sebaiknya semua tenaga kontrak Satpol PP eks honorer K2 yang berjumlah 14 orang dirumahkan. Jangan sampai dipilih-pilih dan sebagian tetap dipekerjakan.

“Kalau memang mau dirumahkan, semuanya harus dirumahkan. Jangan pilih-pilih, ini tidak adil,” tegas Yohanes.

Yohanes sendiri diketahui sudah mengabdi sebagai anggota Satpol PP sejak belasan tahun lalu. Bahkan, dirinya sempat masuk database honorer K2 BS. Namun dirinya gagal diangkat menjadi CPNS berdasarkan seleksi yang dilakukan pemerintah.

Dirinya kini masih harus menunggu nasib, apakah akan kembali diangkat atau benar-benar dirumahkan. Penantiannya untuk dapat menjadi ASN melalui jalur PPPK pun terpaksa disimpan karena belum ada informasi mengenai pengangkatan PPPK untuk Satpol PP maupun eks honorer K2 BS yang gagal menjadi CPNS. (yoh)