Program SAKTI Dimentahkan Dewan

0
205

Yunadi: Terkesan Dadakan & Memuat Kepentingan

KOTA MANNA – Program Satu Keluarga Satu Sapi (SAKTI) yang diusulkan Dinas Pertanian BS di RAPBD 2021 kecil kemungkinan terealisasi. Sebab program tersebut telah dimentahkan pada proses pembahasan ditingkat komisi.

Komisi II DPRD BS yang bermitra dengan Dinas Pertanian mencoret usulan program tersebut dengan berbagai pertimbangan. Diantaranya karena kondisi keuangan di RAPBD yang tidak memungkinkan, defisit anggaran mencapai Rp 70 miliar. Dan program tersebut dinilai belum terlalu prioritas serta terkesan dadakan yang memuat kepentingan tertentu.

“Program SAKTI ini terkesan dadakan soalnya tidak masuk dalam RPJMD. Kami juga melihat program ini belum terlalu skala prioritas,” kata Anggota Komisi II, Riko Ferdiansyah dari PDIP dan Drs. Yunadi dari Gerindra.

Dikatakan Riko, jika program tersebut direalisasikan pun dikhawatirkan akan menimbulkan di tengah masyarakat. Pasalnya nama program tidak sesuai dengan bayangan masyarakat. Tidak setiap keluarga akan mendapat satu ekor sapi, tetapi hanya 1000 ekor sapi saja. Artinya hanya untuk 1.000 keluarga, sedangkan di BS kepala keluarga berjumlah lebih 40 ribu.

“Program memberikan sapi untuk masyarakat sebetulnya bukan program baru. Kalaupun disalurkan ke kelompok, itu tidak akan maksimal, bahkan ada yang dijual, apalagi diberikan ke pribadi, tentu akan menimbulkan kecumburuan antara masyarakat. Kita sudah bisa lihat dari program yang sebelum-sebelumnya,” sambung Rico.

Ditambahkan Yunadi, program SAKTI yang diusulkan Dinas Pertanian terkesan dadakan dan tidak mengimbangi kondisi daerah. Permasalahan hewan ternak masih menjadi momok masyarakat. Pemda belum mampu mengendalikan hewan ternak liar.

“Selama ini saja banyak masalah yang timbul ditengah masyarakat akibat hewan ternak, apalagi nanti diberi lagi sapi, masyarakat tentu akan belum siap mengurusnya. Makanya program SAKTI ini terkesan dadakan, jadi lebih baik ditunda dulu,” imbuh Yunadi.

Sementara itu, dari tujuh Anggota Komisi II DPRD BS, hanya Dodi Martian, S.Hut MM dari Golkar dan Sumitro, SH dari Nasdem yang setuju dengan program SAKTI tersebut. Sayangnya meski keduanya setuju, program SAKTI tetap menjadi catatan program yang ditolak Komisi II.

Dua anggota dewan dari partai pengusung Gusnan Mulyadi-Rifai di pilkada BS beralasan setuju program SAKTI diakomodir karena bermanfaat untuk masyarakat. “Itu untuk kepentingan masyarakat. Kalaupun tidak full sepenuhnya, setidaknya realisasi setengah dari usulan Dinas Pertanian,” kata Dodi yang menjabat Ketua Komisi II.

Serupa disampaikan Sumitro yang memandang program SAKTI baik untuk masyarakat dan daerah. Melalui program tersebut, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat karena terbantu dengan penjualan daging. “Jenis sapi yang akan dibeli dalam usulan Dinas Pertanian itu bukan sapi bali atau sapi biasa, tapi khusus sapi pedaging jenis limosin. Itu sangat bagus untuk peternakan, sehingga masyarakat dapat menjadi suplai daging,” ujar Sumitro.

Selain menyesalkan penolakan program SAKTI, Sumitro juga menyesalkan penolakan anggaran untuk pembelian mesin pengolahan jagung di Kecamatan Kedurang Ilir. “Sangat disayangkan kalau pembelian mesin itu gagal. Padahal di Provinsi Bengkulu hanya Bengkulu Selatan yang dapat anggaran khusus untuk budidaya jagung. Masyarakat Kedurang pun sudah mengandalkan jagung sebagai komoditi andalan,” beber Sumtiro.

Sumitro menambahkan, penolakan program SAKTI dan pengadaan mesin jagung pada pembahasan RAPBD 2021 kental muatan politis. Hal itu karena dua program tersebut diusulkan Gusnan Mulyadi. “Padahal siapapun nanti yang menang pilkada dan yang menjadi bupati, program ini tetap bisa direalisasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jangan malah dipandang sebagai kepentingan politik,” sesal Sumitro.

Meski ditolak Komisi III, program SAKTI dan pengadaan mesin jagung yang diusulkan Gusnan Mulyadi masih berpeluang terealisasi. Karena proses akhir pembahasan RAPBD tergantung kesepakatan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kandang Sapi Dadakan

Sementara itu, pernyataan Anggota Komisi II, Riko Ferdiansyah dan Drs. Yunadi yang menyebut SAKTI adalah program dadakan cukup beralasan. Hal ini diperkuat belum adanya juklak dan juknis program tersebut yang rencananya mulai digulirkan pada tahun 2021. Tak hanya itu, program ini bisa menimbulkan persoalan baru yakni kecemburuan sosial.

Bahkan, fenomena “Kandang Sapi Dadakan” akan muncul jika program ini dilaksanakan. Pasalnya, Kabid Peternakan Distan BS, Okti Feriyenni SP MM melalui Kasi Perbibitan, Produksi dan Pakan Ternak, Sri Fitri Kusumawati S.PKP menyatakan program ini menyasar peternak dengan syarat utama memiliki kandang.

“Tujuannya ke peternak dan harus memiliki kandang. KTP juga menjadi syarat. Selain itu, akan ada surat-surat pernyataan yang harus diisi. Tapi untuk jelasnya, nanti akan disusun kembali,” ujar Sri kepada Rasel. Sapi jenis apa, Sri mengaku hal itu akan dibahas lebih lanjut. Yang pasti sapi betina berusia sekitar dua tahun atau siap kawin.

Sebab, program SAKTI bertujuan menambah populasi ternak di BS melalui sistem guliran. Ketika sapi beranak dua atau berusia sekitar empat tahun, maka induk sapi akan digulirkan ke peternak lainnya. Begitupun selanjutnya.

“Kalau lahan, tidak menjadi syarat. Tapi, kalau program ini dilanjutkan, setiap kecamatan dirancang ada HMT (hijauan makan ternak) dengan luas bisa satu hektar. Tapi lahannya belum tahu. Mungkin peternak bisa menyediakan atau bisa memanfaatkan lahan milik pemerintah,” jelas Sri.

Dana Rp12 miliar yang diusulkan menurut Sri bukan hanya untuk pengadaaan 1000 ekor sapi. Selain penyediaan HMT per kecamatan, anggaran itu juga mengkover premi seluruh sapi melalui asuransi usaha ternak sapi (AUTS), serta pelatihan inseminator dengan tujuan per kecamatan sudah memiliki petugas inseminsi buatan (IB) sendiri. “Terakhir, di tahun 2019 ada penyediaan sapi lewat APBD,” pungkas Sri. (yoh/and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here