Pengadaan APD Pilkada Dilaporkan ke Jaksa

0
344
DIALOG: RRI Bintuhan menggelar dialog bersama Kejari Kaur dan Polres Kaur

BINTUHAN – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Kaur baru saja usai. Belum lagi KPU Kaur menetapkan pasangan calon (paslon) terpilih, Kejari Kaur sudah menerima laporan dugaan tindak korupsi atas pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk perangkat KPU.

Kajari Kaur, Nurhadi Puspandoyo, MH, melalui Kasi Intel, A. Gufron, SH, mengaku sudah menerima laporan dugaan tindak korupsi tersebut. Disampaikan Gufron, ada tiga pokok laporan yang mereka terima. Pertama pengadaan face shield, sprayer pump, fasilitas cuci tangan, pengadaan masker, termometer infrared (Thermogun) yang dianggarkan Rp 3,3 miliar lebih. Serta dugaan kerugian negara pada pengadaan surat suara hingga Rp 3 miliar lebih.

“Laporannya sudah diterima, kami akan pelajari dulu dengan memeriksa sejumlah dokumen yang disampaikan,” ungkap Kasi Intel yang ditemui wartawan usai mengikuti Dialog Luar Studio RRI Kaur, Selasa (22/12).

Ditambahkan Gufron, mereka akan melakukan pemanggilan ulang terhadap pelapor untuk meminta keterangan dan data akurat untuk mengungkap dugaan korupsi yang dilaporkan. Kajari juga menyampaikan ucapan terima kasih atas peran masyarakat dalam mengawal pembangunan terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

“Dalam waktu dekat kami akan lakukan pemeriksaan pihak terkait. Hal ini untuk mendapatkan keterangan dan kepastian apakah benar-benar sudah terjadi tindak korupsi yang sudah merugikan negara,” bebernya.

Sementara itu, Kejari Kaur bersama RRI Bintuhan didukung PWI Kaur, Selasa (22/12), menggelar dialog luar studio di halaman kantor Kejari Kaur. Kegiatan menghadirkan narasumber Kajari Kaur, Nurhadi Puspandoyo, MH, Kapolres Kaur diwakili Kasat Reskrim, AKP. Apriadi, SH, dan Ketua MUI Kaur, H. Wahyu Dasi, SPd.I.

Dalam dialog, Kajari mengatakan penanganan kasus korupsi lebih menekankan upaya pencegahan serta pembinaan. “Upaya ini di antaranya sosialisasi serta pembelajaran hukum hingga ke desa-desa,” beber Kajari.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Kaur mengatakan pemberantasan korupsi adalah tugas bersama seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, Aparatur Penegak Hukum (APH) harus didukung dan dibantu oleh masyarakat.

“Masyarakat mempunyai peran yang sangat penting, termasuk pencegahan korupsi. Jadi peran bersama ini sangat diharapkan,” imbuhnya. Kegiatan dialog dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang jatuh pada bulan Desember. (jul)