Pemotongan Honor Guru Honorer Dilidik

0
412
KLARIFIKASI : Kepala SDN di BS memberikan klarifikasi ke penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polres BS terkait dugaan pemotongan honorarium guru honorer

KOTA MANNA – Laporan guru honorer SD dan SMP penerima SK Bupati Bengkulu Selatan (BS), yang disampaikan ke DPRD BS beberapa waktu lalu, terkait adanya pemotongan honorarium oleh oknum kepala sekolah dan bendahara disikapi Polres BS. Penyelidikan dilakukan karena aparat penegak hukum ini mencium ada aroma pelanggaran hukum.

Bahkan, Kamis (21/1) salah seorang Kepala SDN di BS telah dipanggil penyidik Unit Tipiter Sat Reskrim Polres BS untuk dimintai klarifikasi terkait pemotongan honorairum guru honorer. “Hari ini (kemarin) ada satu Kepala SD yang kami mintai klarifikasi terkait dugaan pemotongan honorarium guru honorer,” kata Kapolres BS, AKBP Deddy Nata, SIK melalui Kasat Reskrim, AKP Rahmat Hadi Fitrianto, SH SIK disampaikan Kanit Tipiter, Ipda Priyanto, SH.

Dikatakan Kanit Tipiter, pihaknya mendalami dugaan pungutan liar (pungli) dalam pemotongan honorarium guru honorer. Sebab pungli tidak diperbolahkan secara aturan. Jika hal itu terbukti pungli, tentu saja merupakan tindak pidana yang dapat dilanjutkan sampai ke pengadilan. “Kami mendalami dugaan pungli. Sejauh ini belum dapat disimpulkan kebenarannya, karena ini masih tahap klarifikasi,” ujar Kanit Tipiter.

Setelah meminta keterangan dari kepala sekolah, penyidik akan memanggil bendahara dan guru honorer penerima honorarium di sekolah tersebut. Keterangan dari pihak yang bersangkutan dibutuhkan untuk mendapat titik terang permasalahan. “Selanjutnya akan dimintai klarifikasi dari guru yang mengaku honornya dipotong,” jelas Kanit Pidum.

Saat memberikan keterangan kepada penyidik, Kepala SD tersebut membantah memotong honorarium guru honorer penerima SK bupati. Dari keterangannya, jumlah guru honorer di sekolahnya berjumlah lima orang. Tiga orang menerima SK bupati sehingga mendapat honorarium yang bersumber dari BOSDa dengan besaran Rp 150 ribu per bulan.

Sedangkan dua guru honorer lainnya tidak menerima SK bupati, sehingga tidak mendapat honor dari BOSDa. Untuk menyiasati hal tersebut, kepala sekolah membuat kebijakan dengan meminta iuran sebesar Rp 400 ribu dari masing-masing tiga guru honorer penerima SK bupati selama satu tahun menerima honor.

Tujuannya, agar dua guru honorer yang tidak mendapat SK bupati bisa “mencicipi” honorarium yang bersumber dari BOSDa. Versi kepsek, kebijakan tersebut diambil setelah melalui rapat bersama. (yoh)