Pemkab Bengkulu Selatan Gunakan Aplikasi SIPD Input RAPBD

0
31
SAH : Ketua DPRD BS didampingi Waka I, Waka II dan Sekwa menyerahkan berita acara pengesahan Raperda APBDP kepada Pjs Bupati BS didampingi Sekda dihadapan rapat paripurna, Selasa (29/9)

KOTA MANNA – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkulu Selatan mulai menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penyusunan APBD BS Tahun 2021. Ketentuan penggunaan sistem aplikasi ini menindaklanjuti Permendagri Nomor 70 tahun 2019 tentang SIPD.

Adanya perubahan sistem baru ini mengakibatkan lambatnya proses penyusunan RAPBD BS tahun 2021, selain masih menunggu rekomendasi persetujuan dari Mendagri terkait penandatanganan oleh Pjs Bupati untuk Perda APBD tahun 2021. Namun pihak TAPD tetap menargetkan batas akhir 30 November 2020 atau sebulan sebelum tahun anggaran berakhir tetap sudah ada kesepakatan bersama antara dewan dan eksekutif.

“Batas akhir pengesahan RAPBD tahun 2021 tetap 30 November, dengan limut waktu beberapa pekan lagi tetap optimis selesai karena sekarang terus berproses pembahasan. Memang agak terlambat karena ada perubahan sistem baru wajib menggunakan SIPD dan menunggu proses rekomendasi Mendagri untuk penandatanganan oleh Pjs Bupati,” ujar Kabag Pembangunan Setkab BS Fikri Al Jauhari MM.

Dikatakan Fikri, pihaknya terus melakukan pendalaman materi SIPD karena ini penting dan sistem baru mulai diterapkan guna percepatan penyusunan APBD 2021. Karena, sistem baru ini ada perubahan aplikasi yang digunakan dalam penginputan. Jika yang dulunya menggunakan aplikasi SIMDA, tahun depan yang dilakukan mulai tahun ini harus menggunakan aplikasi SIPD sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019. “Penginputan anggaran untuk tahun 2021 ini wajib memakai SIPD dan Kemendagri tidak akan mengevaluasi jika tidak melalui SIPD tersebut,” jelasnya.

Ditambahkan Fikri, proses pembahasan KUA-PPAS sudah terus berjalan tinggal proses-proses pembahasan lainnya. Termasuk untuk penginputan ditargetkan akan rampung secepatnya sebelum batas akhir bukan ini. Karena itu, agar KUA-PPAS bisa segera diajukan ke DPRD serta tenggat waktu persetujuan APBD 2021 yakni tanggal 30 November bisa dicapai.

“Setelah penginputan SIPD maka KUA-PPAS lalu didorong untuk penyerahan RAPBD berdasarkan SIPD itu dan tanggal 30 November sudah harus disetujui oleh DPRD sesuai aturan dan regulasi yang ada,” jelasnya.(one)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here