Pemilih di Perbatasan Rawan Jadi Sengketa

0
27
KUNJUNGI : Ketua dan Anggota DPRD BS berkunjung ke kantor KPU untuk memastikan tahapan pilkada berjalan sesuai tahapan, Kamis (30/7). (GIO - Rasel)

KOTA MANNA – Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 tahun 2020 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Seluma dinilai akan mempengaruhi jumlah pemilih di pilkada 9 Desember mendatang.

Warga yang sebelumnya tercatat sebagai pemilih di Seluma namun pasca diterbitkannya Permendagri masuk dalam wilayah BS tentu akan ragu menyalurkan hak suaranya.

“Pemilih di perbatasan harus diperjelas oleh penyelenggara pilkada, dalam hal ini KPU. Karena pemilih di perbatasan rawan menjadi sengketa di akhir pilkada nanti,” kata Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE saat melakukan inspeksi mendadak ke kantor KPU BS, Kamis (30/7).

Menurut Barli, jika batas wilayah antara Kabupaten Seluma dan BS sudah final menurut Permendagri tersebut. Maka masyarakat yang berdomisili di wilayah yang masuk Kabupaten BS tentu harus terdaftar sebagai pemilih di BS. Apalagi warga tersebut sudah berstatus sebagai warga BS.

“Kenapa saya sebutkan jika pemilih di perbatasan rawan jadi sengketa. Soalnya jumlah perolehan suara calon nanti akan sangat mempengaruhi hasil pilkada, selisih satu suara saja bisa ditetapkan sebagai pemenang. Makanya jumlah pemilih harus benar-benar konkrit dan jelas,” ujar Barli.

Politisi PDIP itu menyarankan KPU BS berkoordinasi dengan Pemda terkait status masyarakat di perbatasan dengan Kabupaten Seluma pasca adanya permendagri terkait tapal batas. Jika sudah ada kejelasan dari Pemda, maka KPU harus mendata pemilih di perbatasan sebelum data pemilih untuk pilkada difinalkan.

“KPU kami minta koordinasi dengan Pemda terkait status tapal batas dengan Seluma. Salah satunya adalah menyangkut data pemilih. Apakah warga yang rumahnya masuk di wilayah kabupaten kita (Bengkulu Selatan) bisa terdaftar sebagai pemilih disini, atau mereka masih tetap sebagai pemilih Kabupaten Seluma untuk pilkada nanti,” saran Barli.

Ketua KPU BS, Alpin Samsen yang menerima kunjungan Ketua dan Anggota DPRD BS mengatakan dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Pemda terkait pemilih di perbatasan dengan Seluma. “Terkait adanya Permendagri tentang tapal bata itu. Kami akan segera koordinasi dengan Pemda, salah satunya menanyakan terkait adiministrasi kependudukan yang akan menyangkut dengan data pemilih,” tutup Alpin. (yoh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here