Pemda Diminta Realisasikan APBN di Awal Tahun

BS Terima Rp848,6 Miliar

0
27
DIPA: Plt Gubernur menyerahkan DIPA kepada Pemkab BS

BENGKULU – Plt Gubernur Bengkulu, Dedy Ermansyah, menyerahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2021 kepada Bupati/Walikota dan Kementerian/Lembaga, Jumat (27/11). Pada 2021, Provinsi Bengkulu mendapatkan alokasi APBN Rp 14,8 triliun yang terdiri dari anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga sebesar Rp 4,6 triliun dan alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 10,24 triliun.

Rinciannya, dana bagi hasil sebesar Rp270,63 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp6,189 triliun, Dana Alokasi Fisik Rp1,046 triliun, Dana Alokasi Khusus non fisik Rp1,409 triliun, Dana Insentif Daerah Rp233,71 miliar dan Dana Desa sebesar Rp1,085 triliun.

Plt Gubernur mengatakan prioritas APBN 2021 diarahkan untuk mendukung kelanjutan penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk pemulihan ekonomi. “Dengan DIPA ini diharapkan segera direalisasikan Bupati dan Walikota untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Karena di dalamnya ada Dana Desa,” ujar Dedy, Jumat (27/11).

Ia mengatakan alokasi TKDD 2021 Provinsi Bengkulu mencapai Rp2,11 triliun, BS Rp848,63 miliar, Bengkulu Utara Rp1,103 triliun, Rejang Lebong Rp882,68 miliar, Seluma Rp789,55 miliar, Kota Bengkulu Rp866,68 miliar, Kaur Rp838,40 miliar, Mukomuko Rp764,34 miliar, Lebong Rp629,13 miliar, Kepahiang Rp692,84 miliar dan Bengkulu Tengah Rp706,85 miliar. Dedy berpesan kepada Bupati dan Walikota agar mempercepat proses pengadaan barang dan jasa sehingga di awal 2021, APBN dan APBD bisa segera berjalan.

Selain itu diharapkan melakukan reformasi di bidang penganggaran terkait aturan-aturan yang dapat menghambat dan persyaratan yang membebani agar disederhanakan dan lebih fleksibel. “Bupati dan Walikota juga diimbau memaksimalkan penyaluran TKDD dan Dana Desa agar nasyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” ungkap Dedy.

Mantan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu itu juga meminta pemerintah daerah meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran OPD agar menjadi berkualitas sesuai capaian yabg telah ditetapkan. Serta mendukung pemulihan ekonomi melalui penggunaan produk-produk UMKM. “Segera lakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat agar ada pergerakan roda ekonomi,” tegas Dedy.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu, Ismed Saputra, SE, mengatakan rincian DIPA berdasarkan jenis kewenangannya yakni DIPA kewenangan Kantor Pusat berjumlah 13 DIPA dengan nilai Rp1.183,43 miliar, DIPA kewenangan Kantor Daerah berjumlah 297 DIPA dengan nilai Rp3.238,88 miliar, DIPA kewenangan Dekonsentrasi berjumlah 38 DIPA dengan nilai Rp83,06 miliar. Lalu DIPA kewenangan Tugas Pembantu berjumlah 13 DIPA dengan nilai Rp99,66 miliar.

Anggaran yang dialokasikan diharapkan mendorong pulihnya ekonomi Bengkulu. “Segera lakukan penyesuaikan sehingga pada awal 2021 anggaran itu bisa segera dieksekusi,” demikian Ismed. (cia)