Pelantikan 7 Bupati Tunggu Mendagri

0
239

BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu masih menunggu petunjuk dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan bupati terpilih pada Pilkada serentak 9 Desember 2020. Diketahui masa jabatan tujuh kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada 17 Februari mendatang.

Yakni Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Utara. Sedangkan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur baru berakhir pada 21 Mei 2021.

Sekda Provinsi Bengkulu, Drs. Hamka Sabri mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu proses sengketa pilkada Gubernur di Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Agusrin M Najamuddin – Imron Rosyadi. Sementara masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah – Dedy Ermansyah berakhir pada 12 Februari 2021.

“Kalau sampai habis masa jabatan belum ada gubernur dan bupati definitif, maka akan ada penjabat. Nanti kewenangannya dari Kemendagri, untuk bupati usul dari gubernur,” kata Hamka, Jumat (22/1).

Hamka mengatakan, sampai saat ini pemerintah belum menyiapkan usulan penjabat bupati karena masih menunggu petunjuk dari Mendagri. Namun sesuai aturan penjabat bupati adalah pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Bengkulu. Pihaknya juga belum mengetahui, apakah nantinya pelantikan Gubernur dan Bupati diserentakan setelah adanya putusan MK atau pelantikan dilakukan secara bertahap. “Apakah pelantikan bupati setelah adanya putusan MK atau sebelumnya, kita masih menunggu petunjuk itu,” kata Hamka.

Hamka menambahkan, untuk caretaker Gubernur nantinya ditunjuk oleh Kemendagri yang berasal dari pejabat di pemerintah pusat. Sesuai aturan, caretaker tidak boleh dijabat TNI Polri. “Dibirokrasi itu tidak boleh lagi dijabat oleh TNI/Polri,” demikian Hamka. (cia)