Optimis Menang, BUMI Siapkan Saksi dan Bukti Video Oknum ASN Tak Netral

0
1614
Gedung Mahkamah Konstitusi

KOTA MANNA – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima perkara gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP KADA) yang diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut dua, Budiman-Helmi Paman (BUMI).

Tim pemenangan paslon yang didukung PDIP dan Gerindra ini mengaku bersyukur telah diterimanya gugatan pilkada yang ajukan itu. Mereka juga optimis memenangi persidangan perselisihan Pilkada tersebut. Bahkan, ada 10 saksi yang siap dihadirkan oleh tim BUMI pada saat persidangan nanti.

Dihubungi Rasel via handphone Selasa (19/1), pengacara Paslon BUMI, Ahmad Tarmizi Gumay, SH, MH mengatakan, sepuluh saksi yang akan dihadirkan tersebut terdiri dari beberapa perkara. Mulai dari saksi daftar pemilih eksodus, saksi daftar pemilih ganda termasuk saksi yang mengaku melihat ada oknum ASN yang ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih salah satu paslon.

“Sekarang ini semua bukti telah siap dipaparkan di persidangan nantinya. Tim fokus untuk memperjuangkan sejumlah kecurangan yang ada di proses pemilihan calon kepala daerah Desember lalu. Kami optimis langkah ini bisa menang di persidangan,” ujar Tarmizi.

Tarmizi juga mengaku menyimpan semua bukti dokumen yang dianggap fatal dan melanggar aturan di proses pemilihan umum lalu. Termasuk adanya video ASN yang diduga mengarahkan warga untuk memilih salah satu paslon. “Semua data termasuk video masih kami simpan, semua itu menjadi alat bukti persidangan nantinya,” sambungnya.

Kepada Rasel, Tarmizi masih enggan membeberkan bukti-bukti yang mereka siapkan pada persidangan nanti. Namun, akibat adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada tersebut. Banyak hal yang mereka merasa dirugikan. Terutama dari perolehan suara, sebab berdasarkan hasil penghitungan timnya, BUMI mencapai 32.000 suara. Sementara hasil pleno KPU, BUMI hanya memperoleh 28.006 suara.

“Yang jelas apa yang kami sajikan nantinya adalah sebuah fakta. Saat ini belum bisa kami sampaikan secara rinci. Nanti koordinasi pasti tetap akan dilanjutkan,” tutup Tarmizi.

GR Siap Hadapi Gugatan BUMI

Sementara itu, Tim Hukum Gusnan Mulyadi-Rifai (GR) menyatakan siap menghadapi gugatan Budiman Ismaun-Helmi Paman (BUMI) di Mahkamah Konstitusi (MK). Berkas yang berkaitan dengan materi gugatan BUMI sudah disiapkan. “Kami siap menghadapi gugatan paslon Budiman Ismaun-Helmi Paman,” kata Ketua Tim Keluarga GR, Hadiar Saito, S.Sos saat menghubungi Rasel, Selasa (19/1).

Dalam menghadapi sengketa pilkada di MK, GR dibantu tim hukum dari Badan Hukum DPP Partai Nasdem yang dikomandoi Regginaldo Sultan, SH. MM. “Tim hukum yang ditunjuk langsung dari DPP Partai Nasdem,” sambung Saito.

Sebagai langkah awal dalam menghadapi sengketa di MK, kemarin (19/1) Tim Hukum GR telah mendatangi MK untuk berkoordinasi mengenai proses persidangan. “Kami sudah ke MK untuk memastikan jadwal persidangan dan untuk mematangkan persiapan lainnya,” sambung Saito.

Disisi lain, partai pengusung BUMI tidak dilibatkan dalam sengketa di MK. Sejak awal mendaftarkan gugatan di MK. Tim hukum BUMI tidak pernah berkoordinasi dengan partai pengusung. “Kami tidak tahu soal gugatan di MK. Karena dari awal tidak ada koordinasi dengan kami,” kata Sekretaris DPC Gerindra BS, Luman Suhan, SH.

Serupa disampaikan Sekretaris DPC PDIP BS, Holman, SE yang menyatakan tidak tahu persis mengenai gugatan atau sengketa di MK. Sebagai kader partai yang turut berjuang pada proses kampanye hingga pemungutan suara, Holman mengaku tidak pernah diajak koordinasi terkait hal tersebut. (yoh)