Mendagri Tetapkan Tabat BS-Seluma: Dua Desa di Seluma Masuk BS?

0
303
PERBATASAN: Sebagian wilayah Desa Serian Bandung berpotensi akan masuk ke wilayah BS dengan adan Permendagri nomor 9 tahun 2020

KOTA MANNA – Proses yang panjang persoalan tapal batas (tabat) antara BS-Seluma, akhirnya tuntas. Itu setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Permendagri nomor 9 tahun 2020 tentang Batas Wilayah BS-Seluma.

Ditandatangani Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada 21 Januari 2020, kemudian diundangkan oleh Dirjen Perundang-undangan Kemenkumham RI, Widodo Ekatjahyana pada 31 Januari 2020. “Permendagri sudah keluar, Januari lalu. Tapi kami baru dapat kemarin, dari pak Novi (Asisten II Setda BS, Novman Ahmad Ali),” kata Kepala Bappeda dan Litbang BS, Sukarni. SP., MM.

Dalam Permendagri, ada 12 Titik Kartometrik (TK) yang ditetapkan Mendagri sebagai titik koordinat batas wilayah dua kabupaten ini. TK sendiri adalah titik koordinat batas wilayah yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Nah, dari 12 TK yang ditetapkan Mendagri, diketahui tabat BS dan Seluma berdasarkan batas alam, Sungai Air Maras. Kemungkinan besar, sebagian wilayah di dua desa di Seluma yang berada di perbatasan, Desa Serian Bandung dan Talang Alai, bakal masuk wilayah BS.

“Soal penerjemahan titik koordintas batas wilayah itu, domainnya bidang Tapem. Kalau kami (Bappeda dan Litbang) hanya sebagai user saja,” imbuh Sukarni.

Dari hasil kroscek setiap TK melalui situs konversi titik koordinat online, yogantara.info. Yakni di point l TK 21 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK BS-S1 dengan koordinat 4? 20′ 44.800″ LS dan 102? 48′ 11.400″ BT. Selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) sungai sampai pada TK 22 dengan koordinat 4? 21′ 15.206″ LS dan 102? 47′ 45.887″ BT yang terletak pada garis pantai Samudera Hindia.

Jelas bahwa batas antara BS-Seluma yang ditetapkan adalah batas alam Sungai Air Maras. “Kalau dicek, dirunut, titik koordinat yang ditetapkan seperti itu, tapi jelasnya ke Tapem saja. Yang jelas dengan adanya Permendagri ini, batas wilayah daerah Bengkulu Selatan dan Seluma sudah final, harapannya segera ditindaklanjuti antar daerah,” ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, proses penyelesaian tabat BS-Seluma telah melalui proses yang panjang. Pada 2017 lalu, Pemkab BS dan Seluma dengan dimediasi Pemprov Bengkulu, sama-sama sepakat menyelesaikan persoalan ini ke Kemendagri untuk menentukan tabat kedua wilayah setelah dilakukan pendataan kembali yang melibatkan Topdam TNI.

Belum Diserahkan

Sementara itu, Asisten I Setkab BS, Yunizar Hasan, mengaku Permendagri Nomor 9 tahun 2020 tentang Batas Wilayah BS-Seluma, dikeluarkan Mendagri M. Tito Karnavian pada 21 Januari lalu. Namun dokumen resmi terkait hal tersebut, disebut Yunizar belum diserahkan secara resmi ke Pemkab BS.

Hal itu membuat Yunizar mengaku belum dapat berkomentar banyak terkait putusan Mendagri tersebut. Sejak ditetapkan dan diundangkan, sambung Yunizar, hingga kemarin belum dilakukan harmonisasi maupun pemanggilan masing-masing pihak untuk penyerahan dokumen resmi.

“Memang betul Permendagri sudah ada, tetapi sejauh ini belum bisa berkomentar banyak. Karena ada penyerahan secara resmi dokumen putusan tersebut dari pemerintah pusat, termasuk masing-masing pihak belum dipanggil untuk penyerahan, mungkin masih masa pandemi Covid-19 ini,” singkat Yunizar.

Hal senada disampaikan Kabag Adpum dan Otoda Setkab BS, Rahmadan Syakirin, MPd. Dia mengaku secara resmi belum menerima dokumen Permendagri terkait tabat BS-Seluma. Hanya saja, dirinya membenarkan jika Permendagri tersebut sudah ditandatangani oleh Mendagri.

“Belum bisa berkomentar banyak, karena sejak dikeluarkan secara resmi, belum ada penyerahan dokumen. Intinya Permendagri memang sudah ditetapkan awal tahun lalu, tetapi belum dilakukan harmonisasi,” ujar Rahmadan.

Belum Monitor

Sementara Itu, Penjabat Sekda Seluma, Supratman, MM, justru mengaku belum mendapat informasi terkait Permendagri tentang tabat BS-Seluma. Penjabat Sekda mengaku belum ada pemberitahuan baik dari Asisten I maupun Bagian Administrasi Hukum Setkab Seluma terkait hal tersebut.

“Setiap ada peraturan terbaru yang berkaitan dengan daerah, biasanya Asisten I atau Bagian Hukum selalu menyampaikan. Tapi saat ini kami benar-benar belum monitor,” tegas Supratman, kemarin.

Terkait Permendagri nomor 09 tahun 2020 yang mengatur masalah tabat ini, Supratman mengaku hari ini akan memanggil dan rapat bersama dengan Asisten I serta Bagian Hukum Setkab Seluma, termasuk pihak lainnya.

“Kami belum mengetahui dimana koordinat batas antara Seluma dengan Bengkulu Selatan. Akan kami rapatkan terlebih dahulu,” tutur Supratman. (yip/one/rwf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here