Masih Berulah, Maka “Dibinasakan”

0
176
HADIRI : Seluruh Kepsek mulai dari jenjang TK, SD dan SMP mendengarkan arahan oleh Dinas Dikbud dan Kajari BS soal dugaan pemotongan honor guru honorer.

KOTA MANNA – Rencana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Dikbud) BS memanggil seluruh kepala sekolah (Kepsek) mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP kemarin (14/1) dilakukan. Ada 188 kepsek dikumpulkan di aula Dikbud BS. Para kepsek ini ditatar dan dimintai klarifikasi perihal dugaan pemotongan insentif guru honorer Rp50 ribu dari Rp150 ribu per bulan yang hanya diterima para honorer.

Seluruh Kepsek diminta tidak melakukan hal tersebut. Bahkan, Dinas Dikbud BS telah mengeluarkan surat pernyataan kesepakatan yang harus disetujui dan ditandatangani pihak sekolah agar kedepan tidak ada lagi tindakan tak terpuji mulai dari pungutan liar (pungli) serta pemotongan anggaran apapun yang melanggar aturan.

“Hari ini (kemarin) semua kepsek telah kami panggil untuk klarifikasi mengenai isu pemotongan insentif honorer. Keterangan mereka (kepsek) itu bukanlah pemotongan namun hal itu ditujukan untuk memberikan insentif kepada guru honorer lainnya yang tidak mendapatkan SK bupati. Tapi apapun alasannya, itu tidak dibenarkan. Sebab, kebijakan itu hanya diambil sepihak oleh kepsek tanpa koordinasi dan meminta petunjuk dari Dinas Dikbud,” tegas Sekretaris Dikbud BS, Agustian S.Sos M.Si.

“Kali ini baru kami bina terlebih dahulu, jika masih berulah maka dibinasakan. Artinya, jabatan Kepsek akan dicopot,” sambung Agustian.

Ia juga meminta agar kepsek cukup fokus terhadap fungsinya sebagai manajemen lembaga sekolah. Kepsek tidak dibenarkan untuk mencampuri terlalu banyak urusan dan kebijakan diluar wewenangnya. “Kepsek itu manejemen sekolah, intinya bagaimana memajukan sekolah agar lebih baik. Jika masih ada kejadian pungli ataupun pelanggaran aturan lainnya. Itu jelas tidak baik, kalau memang ada yang tidak sanggup lagi menjabat Kepsek, sampaikan baik-baik dengan kami agar bisa diganti,” saran Agustian.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) BS, Nauli Rahim Siregar MH juga menyoroti kebijakan yang dilakukan oleh kepsek tersebut. Jika itu memang benar adanya, Kajari meminta kedepannya agar tidak diulangi lagi. Apalagi terkait isu pemotongan insentif honorer. Dari kacamata Kajari, itu adalah sebuah pelanggaran dan merusak citra pendidikan.

“Ayo seluruh Kepsek, kita dukung lembaga pendidikan yang maju. Tentunya dengan manajemen yang baik. Pendidikan itu adalah vital dan sangat penting bagi generasi muda,” ungkap Kajari dalam arahannya kepada seluruh kepsek di Aula Dinas Dikbud kemarin.

Menurut Kajari, kepsek harus menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Selagi di jalan yang benar, kepsek jangan takut untuk menerapkan sebuah kebijakan dan program. “Boleh ada kebijakan demi kebaikan. Tapi harus sesuai prosedur. Kali ini kami (Kejari) masih mewarning sebagai bahan pelajaran. Tapi jika kedepan ada isu serupa mencuat lagi, saya akan utus Kasi Intel dan Kasi Pidsus untuk terjun langsung ke lapangan,” tegas Kajari yang diamini seluruh Kepsek.

Namun, untuk adanya isu pemotongan tersebut. Kajari mengaku belum akan memproses secara hukum, karena sebelumnya masih ada bentuk ketidaktahuan oleh Kepsek. Untuk itu, setelah pembinaan dan arahan tersebut diberikan. Kepsek harus lebih paham dan mengerti aturan. “Kalau yang dinyatakan dapat insentif dari SK Bupati itu satu orang, jangan Kepsek bagikan ke dua orang. Bagaimana pertanggungjawabannya? Lakukan saja sesuai aturan dan instruksi yang diberikan,” pungkasnya. (cw2)