KPK Jadwalkan Pemanggilan Gubernur dan Bupati Kaur

Rohidin dan Gusril Kompak Dukung Upaya KPK

0
60
ilustrasi

BENGKULU – Setelah menjadwalkan pemanggilan Bupati Kaur, Gusril Pausi, untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi benih lobster, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadwalkan pemanggilan Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah. Gubernur dijadwalkan akan dimintai keterangan pada Selasa (19/1), pekan depan.

“Hari ini (kemarin, 12/1) dijadwalkan pemeriksaan saksi TPK (tindak pidana korupsi) suap oleh Penyelenggara Negara terkait dengan perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020 di kantor KPK,” beber Plt Jubir KPK, Ali Fikri, yang dihubungi Rasel via pesan WhatsApp.

Dalam kasus ini, Rohidin akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka Suharjito (SJT). Ali mengaku KPK telah melakukan pemanggilan, namun surat panggilan tersebut ternyata belum diterima. Hal itu membuat Penyidik KPK kembali menjadwalkan pemanggilan ulang.

“Surat panggilan sebagai saksi terhadap yang bersangkutan (Gubernur) setelah kami cek, ternyata belum diterima. Tim Penyidik KPK, segera mengagendakan untuk dilakukan pemanggilan kembali. Mengenai waktu pemeriksaan, akan kami informasikan lebih lanjut,” tegas Ali.

Terpisah, Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, mengaku belum menerima surat panggilan dari KPK. Dirinya membantah sudah menjalani pemeriksaan seperti informasi yang beredar di media sosial, Selasa (12/1).

“Sampai hari ini (kemarin), belum ada pemanggilan apapun ke saya. Kalau ada berita di media sosial, sampai hari ini belum ada pemanggilan sama sekali,” tegas Rohidin yang ditemui Rasel di ruang kerjanya.

Rohidin mengaku dirinya masih menjalankan tugas sebagai Gubernur di gedung daerah Balai Semarak Bengkulu. Jika memang mendapatkan surat panggilan untuk dimintai keterangan, Rohidin mengaku siap membantu upaya KPK dalam pemberantasan TPK. “Kalau ada pemanggilan, pasti kita datangi dan penuhi. Namun sejauh ini, saya tidak ada hubungannya dengan kasus di KPK,” tegas Rohidin.

Sementara itu, Plt Jubir KPK, Ali Fikri, mengaku informasi terkait pemeriksaan Bupati Kaur, Gusril Pausi, belum terlaksana. Dia mengaku sebelumnya Penyidik KPK sudah menyampaikan surat panggilan kepada Gusril untuk dimintai keterangan sebagai saksi kasus TPK Suap yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK), Edhy Prabowo.

“Kami menjadwalkan pemanggilan Gusril Senin (11/1), tapi yang bersangkutan tidak hadir. Jadi akan diagendakan untuk pemanggilan kembali,” terang Ali.

Dia mengaku Gusril juga akan diperiksa sebagai saksi untuk pelengkapan berkas Suharjito. Dia berharap setelah menerima surat pemanggilan, Bupati Kaur dapat hadir untuk memberikan keterangan. “Nanti diinfokan (jadwal pemeriksaan ulang),” ujar Ali.

Sementara itu, Bupati Kaur, Gusril Pausi, yang dikonfirmasi Rasel melalui telepon selular, membantah sengaja tidak menghadiri pemanggilan KPK. Gusril yang saat dikonfirmasi sedang berada di Kota Bengkulu, mengaku belum pernah menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK.

“Tidak ada itu (sudah menerima surat pemanggilan KPK, red). Tidak mungkinlah (saya mangkir jika sudah menerima surat pemanggilan, red), saya ini Bupati aktif, jadi tidak mungkin (mangkir). Kalau memang ada diperlukan KPK, pasti saya hadir,” tegasnya.

Gusril memastikan akan tetap mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ia menyatakan kesiapan memenuhi panggilan KPK jika dibutuhkan keterangan darinya. “Saya siap saja (diperikas). Saya mendukung upaya KPK dalam pemberantasan korupsi,” tegas Gusril.

Hanya SKAB

Terpisah, Sekda Kaur, Nandar Munadi, menyatakan belum ada surat masuk dari KPK terkait pemanggilan Bupati untuk dimintai keterangan untuk kasus TPK Suap dengan tersangka Suharjito. Sekda mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati, Gusril Pausi, untuk memastikan surat pemanggilan dari KPK.

“Sampai siang ini (kemarin, red), kita belum mendapatkan pemberitahuan. Baik melalui surat resmi langsung, atau surel (dari KPK) yang meminta kehadiran Bupati Kaur (untuk dimintai keterangan),” tegas Sekda di ruang kerjanya (12/1).

Disampaikan Sekda, Bupati juga mengaku belum menerima panggilan yang mungkin dikirim ke alamat pribadinya. Nandar menegaskan Bupati siap mendukung penuh pengusutan dugaan TPK yang ditangani KPK RI terhadap mantan Menteri KKP dan Pimpinan Utama PT. Duta Purta Perkasa (DPP).

“Kalau berkaitan dengan perizinan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita dalam hal ini pemerintah daerah hanya menerbitkan Surat Keterangan Asal Benur (SKAB) yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kaur, yang lain tidak ada,” tegas Sekda.

Ditambahkan Kepala Dinas Perikanan Kaur, Edwar Happy, S.Sos, pihaknya sempat menerbitkan SKAB. Penerbitan SKAB setelah tim dari Dinas Perikanan melakukan peninjauan langsung ke gudang PT. DPP yang ada di Kaur, dan menyaksikan pengepakan dan penghitungan benur.

“Kita sempat keluarkan SKAB, jumlahnya saya tidak ingat berapa kali. Itu sesuai dengan benur yang diberangkatkan dari Kaur,” beber Edwar.

Sementara mengenai perizinan lainnya, Edwar mengaku bukan kewenangan daerah. Sebab sesuai Permen KKP Nomor 12 tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020 serta juknis nomor 48/kep-djpt/2020, daerah hanya berkewenangan menerbitkan SKAB. “Terbaru merujuk SE nomor: B.22891/DJPT/PI.130/XI/2020 surat itu juga sudah tidak dikeluarkan lagi sesuai edaran KKP,” tutupnya. (cia/jul)