Kontrak 60 Satpol PP dan PBK Diputus

0
150
SATPOL PP : Para Satpol PP saat ditugaskan melakukan penertiban Pasar Ampera Manna beberapa waktu lalu

KOTA MANNA – Di tengah kesulitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, nasib 60 tenaga kontrak Satpol PP dan PBK yang selama ini mengandalkan honor untuk memenuhi biaya hidup semakin sengsara. Pasalnya, kontrak kerja mereka diputus sepihak dengan alasan tidak ada anggaran untuk pembayaran honor.

Kasat Pol PP dan PBK BS, Erwin Muchsin, S. Sos membenarkan, ada kontrak Satpol PP dan PBK yang tidak diperpanjang. Alasannya karena anggaran untuk pembayaran honor yang diakomodir di APBD 2021 tidak sesuai dengan jumlah tenaga kontrak yang ada.

“Karena anggaran untuk pembayaran honor kurang. Terpaksa ada tenaga kontrak yang tidak diperpanjang masa kontraknya,” kata Erwin saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (5/1).

Dikatakan Erwin, dari jumlah tenaga kontrak sebanyak 270 orang, yang kontraknya sudah resmi diperpanjang sebanyak 210 orang. Sedangkan 60 orang lagi kontraknya belum diperpanjang. “Masih dicarikan solusinya. Kalau misalkan nanti anggarannya, maka kontrak mereka (60 orang Satpol PP dan PBK) akan diperpanjang,” ujar Erwin.

Sementara itu, salah seorang tenaga kontrak Satpol PP, Yohanes menyampaikan kekecewaan dengan kebijakan tersebut. Pengabdiannya selama belasan tahun menjadi honorer kategori dua (K2) di Satpol PP berakhir karena kontrak tidak diperpanjang. “Sangat kecewa dengan kebijakan itu. Apalagi kami honorer K2 sudah 15 tahun mengabdi di Satpol PP,” ujar Yohanes.

Dibeberkan Yohanes, dari 14 orang tenaga kontrak Satpol PP yang berstatus honorer K2, lima orang diantaranya sudah dipanggil untuk memperpanjang kontrak. Sementara dirinya dan delapan rekannya tidak mendapat panggilan. “Besok (6/1) saya dan rekan-rekan yang lain akan ke DPRD untuk melapor soal pemutusan kontrak kerja kami,” tutup Yohanes. (yoh)