Jenazah Terlantar, Pasien Positif Covid-19 Gelar Pesta Pernikahan: Bukti Pemda Sudah Cuek

0
2023
ilustrasi

KOTA MANNA – Peristiwa memilukan, dimana jenazah pasien reaktif Covid-19 yang terlantar beberapa jam di Tempat Pemakaman Umum (TPU), sangat disesalkan Anggota DPRD Bengkulu Selatan (BS), Siptin Gunawan. Menurut Siptin hal seperti itu seharusnya tidak terjadi jika Pemda BS serius dalam menangani pandemi Covid-19.

Septin menuding, kejadian ini sebagai bukti Pemda BS sudah abai bahkan dinilai sudah cuek alias tak lagi perduli dengan Covid-19. “Kami sangat menyesalkan hal itu terjadi. Itu merupakan bukti tidak adanya pertanggungjawaban dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam penanganan pandemi Covid-19 ini,” ujar Siptin.

Politisi PAN ini pun mempertanyakan peruntukan anggaran miliaran rupiah yang dialokasikan Pemda untuk penanganan Covid-19.

Dengan anggaran fantastis, penanganan masyarakat yang terpapar Covid-19 seharusnya dilaksanakan maksimal. “Kemana peruntukan anggaran fantastis yang dialokasikan untuk Covid-19 kalau petugas untuk memakamkan pasien Covid-19 saja tidak ada?,” sesal Siptin.

Seharusnya, kata Siptin, Pemda BS melalui OPD terkait sigap dalam menangani masyarakat yang terjangkit Covid-19. Seperti awal-awal pandemi lalu, Pemda selalu hadir disetiap ada yang dinyatakan positif Covid-19, bahkan kepala daerah dan unsur FKPD berkunjung ke rumah yang terpapar. Tapi seiring berjalannya waktu, perhatian itu menurun.

Bahkan Pemda terkesan cuek dengan masyarakat yang terpapar Covid. “Adanya jenazah pasien Covid-19 yang terlantar membuktikan bahwa pemerintah daerah mulai abai dan cuek dengan masyarakat yang terpapar covid-19,” beber Siptin.

Mantan Ketua Pansus Covid-19 DPRD BS ini berharap, kedepannya tidak ada lagi jenazah warga BS yang seharusnya dimakamkan sesuai protokol Covid-19 justru terlantar di TPU.

Pemda melalui unsur terkait harus bertugas sesuai bidang masing-masing sebagai pelayan masyarakat dalam menangani Pandemi Covid-19. “Peristiwa seperti itu jangan sampai terulang lagi,” tutup Siptin. Sebelumnya jenazah PD (56), warga Jalan Veteran Kelurahan Padang Kapuk Kecamatan Kota Manna terlantar beberapa jam di TPU Gang Damai Padang Kapuk.

Proses pemakaman jenazah sempat tertunda lantaran tidak adanya petugas dari Satgas Penanganan Covid-19 ataupun pihak rumah sakit yang memakamkan. Pihak keluarga yang kecewa dengan pelayanan pemerintah akhirnya berinisiatif memakamkan jenazah almarhum dengan alat pelindung diri (APD) seadanya.

Disisi lain, pernyataan Anggota DPRD BS, Siptin Gunawan yang menyebut Pemda BS abai bahkan sudah tak peduli dengan kasus Covid-19 tampaknya ada benarnya. Alih-alih menangani mereka yang dinyatakan reaktif, warga yang sudah dinyatakan positifpun terkesan sudah diabaikan. Sampai-sampai sang pasien bisa menggelar pesta hajatan yang notabene dihadiri ratusan undangan dan berpotensi terjadinya kontak fisik.

Camat Pasar Manna, Mimi Herawati, SE menyatakan kecolongan. Mimi mengaku tidak mengetahui jika pengantin perempuan yang menggelar pesta pernikahan di Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna pada Sabtu (28/11) dan Minggu (29/11), ternyata positif Covid-19. Yang disesalkan Mimi, sang pengantin perempuan ternyata seorang tenaga kesehatan (Nakes) di RSHD Manna.

Dengan status pekerjaan itu menurut Mimi Herawati, yang bersangkutan dianggap paham dan mengetahui secara jelas terkait langkah dan tindakan terhadap mereka yang dinyatakan positif Covid-19 agar tidak menularkan virus tersebut kepada khalayak ramai.

“Terus terang, saya baru dapat kabar jika yang bersangkutan itu positif Covid-19 sudah hari Sabtu (28/11) malam. Itupun setelah dikabari oleh Kapolsek Kota Manna. Dengan status positif tersebut, tentu sangat berbahaya. Mengingat, dalam undangan pesta pernikahan, banyak warga yang hadir,” ujar Mimi Herawati kepada Rasel Senin (30/11).

Mimi menegaskan, bila saja sejak awal tahu akan status sang pengantin, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin digelarnya pesta pernikahan, sekali pun hasil swab itu keluar pada Sabtu (28/11) atau bertepatan hari pernikahan yang bersangkutan. Dalam kasus ini lanjut Mimi, sejatinya Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Pencegahan Covid-19 Tingkat Kabupaten menginformasi kepada pihaknya.

Begitupun pihak RSHD Manna. Pasalnya, sebelum hasil swab tersebut keluar atau beberapa hari menjelang pesta pernikahan, yang bersangkutan sudah dinyatakan reaktif Covid-19 berdasarkan rapid tes.

“Ini kan kami tidak tahu informasinya. Warga yang bersangkutan juga tidak memberikan kabar dengan kami, apalagi meminta izin. Harusnya, meskipun Satgas tidak memberi tahu kami, warga tersebut harus memberi tahu kami, terlebih yang bersangkutan adalah nakes. Tentu paham kan aturan mengenai pencegahan virus corona ini,” sambung Mimi.

Untuk saat ini, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan kecuali menggelar rapid test massal. Terutama untuk keluarga dekat pasien dan warga yang hadir di pesta pernikahan tersebut. “Kalau mau diketahui satu persatu siapa yang datang waktu itu (pesta pernikahan), tentu tidak mungkin. Maka warga dan keluarga harus jujur. Silahkan datang ke puskesmas terdekat untuk melakukan rapid. Kalau reaktif, maka harus isolasi mandiri,” ungkapnya lagi.

Bahkan untuk kedepannya, ia mewajibkan bagi warga yang ingin menggelar pesta pernikahan untuk mengantongi izin dari Pemerintah Kecamatan maupun Satgas tingkat Kabupatan. Jika memang ada riwayat kontak fisik ataupun reaktif virus corona, maka izin tidak dapat dikeluarkan. “Sebenarnya kan sudah ada tim satgas yang telah dibentuk sampai ke tingkat desa. Merekalah yang harusnya lebih aktif dan tanggap. Apapun informasinya harus cepat disampaikan. Agar tidak terjadi kejadian fatal,” harap Mimi.

Sedangkan untuk pesta lanjutan resepsi pernikahan di tempat pengantin pria, Mimi mengaku pihaknya telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk tidak memberikan izin acara tersebut. “Untuk pesta resepsi pernikahan pengantin pria, sudah dipastikan untuk tidak digelar,” pungkasnya. (gio/one/cw2)