Isu Jual Beli Jabatan, Dewan Sentil Reformasi Birokrasi

0
151
DATANGI : Melhan mendatangi Polres Bengkulu Selatan untuk melaporkan RM yang dianggap telah menipu dirinya terkait pengembalian jabatan di birokrasi Pemkab BS

KOTA MANNA – Adanya isu jual beli jabatan dilingkup Pemkab Bengkulu Selatan disesalkan Anggota DPRD BS, Drs. Yunadi. Menurutnya hal itu merupakan bentuk kegagalan dalam pemerintahan. Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir di pemerintahan Dirwan Mahmud-Gusnan Mulyadi dan Gusnan Mulyadi-Rifai Tajudin selalu menghembuskan isu birokrasi yang bersih.

“Kalau isu jual beli jabatan memang benar adanya, tentu sangat disayangkan. Itu merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam program mewujudkan birokrasi yang baik,” ujar Yunadi.

Yunadi pun mempertanyakan program reformasi birokrasi yang selalu didengungkan pemerintah. Dengan masih terjadinya jual beli jabatan, reformasi birokrasi terkesan hanya sekedar perkataan saja yang tidak diimbangi dengan tindakan nyata. “Reformasi birokrasi artinya cuma perkataan saja, tidak diimbangi dengan program nyata di lapangan,” sentil Yunadi.

Politisi Gerindra ini meminta masyarakat menjadikan bahan evaluasi kepada penyelenggara pemerintahan terkait isu jual beli jabatan. Sebab jika praktik jual beli jabatan masih terus terjadi, maka sistem pemerintahan tidak akan baik. Pelayanan kepada masyarakat pun akan jalan di tempat.

“Masyarakat harus mengevaluasi hal ini. Jangan sampai terus dibiarkan, karena hal itu akan berdampak terhadap kepentingan masyarakat. Seperti pelayanan publik hingga proses pembangunan,” beber Yunadi.

Isu jual beli jabatan ini naik ke publik setelah Melhan (50), warga Perumnas Pintu Langit Kecamatan Kota Manna menyampaikan laporan pengaduan ke Polres BS terkait kasus penipuan yang diduga dilakukan orang dekat petinggi BS berinisial RM.

Dalam kronologis penipuan tersebut disebutkan jika Melhan memberikan uang total Rp 40 juta kepada orang dekat petinggi BS dengan dijanjikan akan diangkat menjadi pejabat eselon III dilingkup Pemkab BS. Tapi setelah beberapa kali mutasi, namanya tidak masuk daftar pejabat yang dilantik. Karena merasa dirugikan uangnya sebesar Rp 15 juta belum dikembalikan, Melhan pun melapor ke polisi dengan sangkaan penipuan. (yoh)