Insentif Nakes di Bengkulu Selatan Belum Juga Dibayarkan

0
82
ilustrasi

KOTA MANNA – Dinas Kesehatan (Dinkes) BS mengaku belum bisa merealisasikan tuntutan puluhan tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pasien konfirmasi covid-19, yang meminta agar insentif yang tertunda pembayaranya agar segera dibayarkan. Karena untuk insentif yang bersumber dari APBN sampai saat ini anggaranya masih menunggu penyelesaian RAPBD Perubahan tahun 2020 selesai.

Selain menunggu regulasi yang jelas terkait pembayaranya. “Tetap diupayakan dibayar, tetapi persoalanya dana tersebut belum masuk ke kas daerah karena masih proses penyusunan APBD perubahan, selain itu masih menunggu DPA OPD selesai. Disamping memang menunggu kejelasan regulasi terkait aturan pembayaranya karena jika mengacu regulasi lama maka sulit terpenuhi, dan sejauh ini belum ada regulasi baru,” ujar Kepala Dinkes BS Siswanto M.Si.

Dikatakan Siswanto, selama penanganan Covid-19, para Nakes baru sekali menerima pencairan insentif. Yakni pada April lalu yang dibiayai dari APBD BS. Sementara untuk Maret, Mei, Juni, Juli, Agustus dan September, anggaran bersumber dari APBN belum diterima sama sekali. Para Nakes meminta Dinkes BS mencarikan solusi agar dana tersebut segera dicairkan.

“Untuk pencairan tentu masih menunggu pengkajian dulu. Selain regulasinya memang sudah ada, tetapi alokasi anggaran dananya belum masuk dalam rekening kas daerah. Karena itu harap bersabar,” imbau Siswanto.

Disampaikan Siswanto, selain regulasi harus jelas dan anggaran tersedia, jika mengacu Permenkes, ternyata kecil peluang untuk dibayarkan. Lantaran dalam ketentuan aturan yang lama, ada persentase penanganan kasus. Sementara di BS, rerata kasus Covid-19 adalah Orang Tanpa Gejala (OTG) atau tidak dirawat langsung di rumah sakit, melainkan hanya isiolasi mandiri di rumah.

“Kalau mengacu Permenkes yang lama ini, memang agak kecil peluang bisa dibayarkan. Tetapi hal ini masih akan dikaji, tergantung regulasinya nanti. Karena penanganan kasus Covid-19 di BS tercatat 14 kasus positif, rerata semuanya dirawat di rumah secara mandiri, bukan dirawat di rumah sakit,” tegas Siswanto.

Dia mengaku insentif APBN belum bisa dicairkan karena dana insentif Nakes total Rp 2,7 miliar, harus masuk kas daerah dulu. Sementara dana tersebut masih proses di RAPBD Perubahan dan belum selesai pembahasan DPA khsusnya Dinkes. Besaran insentif nakes yang menangani Covid-19, untuk dokter spesialis maskimal Rp 15 juta perbulan, dokter umum Rp 10 juta, perawat Rp 7,5 juta, dan Rp 5 juta untuk tenaga kesehatan lainnya.

“Jika memang tidak memungkinkan untuk pembayaran insentif dari APBN lantaran regulasinya tidak jelas, cukup yang di APBD saja sesuai ketentuan dana yang tersedia,” pungkasnya.(one)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here