Ingatkan Kepsek Tak Rakus

0
30
Anggota DPRD BS, Ikhsarudin, SH

KOTA MANNA – Pemotongan honorarium guru honor SD dan SMP di BS yang terungkap setelah dilaporkan ke DPRD, beberapa waktu lalu, menuai keprihatinan banyak kalangan. Penghasilan guru honor yang mengantongi SK Bupati dengan honorarium dari BOSDa hanya Rp 150 ribu per bulan, malah dipotong Rp 50 ribu oleh pihak sekolah.

“Tega sekali pihak sekolah memotong gaji guru honor yang hanya Rp 150 per bulan. Harusnya ditambah, bukannya dipotong,” tegas Ketua Fraksi Persatuan Indonesia DPRD BS, Ikhsarudin, SH saat menghubungi Rasel, Rabu (13/1).

Politisi PKPI ini meminta kepala sekolah (kepsek) tidak rakus, hingga merampas hak orang lain. Guru honor seharusnya diberi semangat agar lebih aktif mengajar dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sebab peran guru honor juga berpengaruh dalam mendidik murid.

“Kepala sekolah dan guru PNS jangan rakus. Kan sudah ada tunjangan sertifikasi yang jumlahnya besar, masa masih tega motong gaji guru honor,” ujar Aang–sapaan akrab Ikhsarudin.

Menyikapi statement Kepala Dinas Dikbud BS, Rispin Junaidi, yang akan memberi sanksi kepala sekolah atau bendahara yang terbukti memotong honorarium guru, Aang meminta jangan hanya gertakan semata. Hal itu harus ditelusuri secara serius sehingga bisa terungkap pihak yang bermain dalam pemotongan honorarium guru bantu.

“Pemotongan gaji guru honor bisa dilaporkan ke penegak hukum, itu pungli,” tegas politisi PKPI ini. Pada pemanggilan kepsek tempat guru honor penerima SK Bupati mengajar yang dijadwalkan hari ini, Kamis (14/1), DPRD berpesan Kepada Dinas Dikbud selaku OPD yang menaungi bidang pendidikan agar memberi peringatan keras kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi hal serupa.

“Kalau ditanya satu-satu, pasti tidak akan ada kepala sekolah atau bendahara yang mengaku memotong honorarium guru honorer. Karena namanya maling, tidak mungkin ngaku. Makanya Dinas Dikbud harus tegas agar hal ini tidak terjadi lagi,” imbuh Anggota DPRD BS, Holman, SE. (yoh)