Hadapi Gugatan GM, KPU Kaur Mulai Siapkan Dokumen

0
289
RAPAT: KPU Kaur menggelar rapat item materi gugatan yang diajukan oleh tim GM ke MK

BINTUHAN – Berdasarkan buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BPRK) yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi (MK), gugatan yang diajukan oleh pasangan calon (paslon) Gusril Pausi-Medi Yuliardi (GM), dipastikan deregister dan sedang dalam tahap penyusunan jadwal siding.

Terkait hal ini, Selasa (19/1), KPU Kaur mulai menyusun strategi persiapan yang diperlukan dalam sidang sengketa Perselisihan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) yang diajukan oleh kuasa hukum paslon GM.

KPU mulai melihat ulang materi gugatan yang diajukan oleh paslon GM ke MK. Antaranya meminta dilakukan pemilihan ulang di seluruh TPS atau minimal di sejumlah TPS yang mereka ajukan.

Ketua KPU Kaur, Meixxy Rismanto, SE, mengaku rapat yang dilakukan untuk persiapan persidangan di MK. Mulai dari persiapan alat bukti yang akan dibawa maupun menyiapkan kuasa hokum yang akan dibawa ke MK.

Dijelaskannya, pada 16 Januari lalu, KPU sudah melakukan rapat persiapan mengantisipasi bila gugatan paslon GM diregister oleh MK. “Kita dalam hal ini sebagai tergugat. Nanti bila ada panggilan persidangan, kita tentu akan hadir dan menyiapkan apa yang dibutuhkan MK. Kami juga akan secepatnya berkoordinasi dengan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kaur,” imbuhnya.

Disampaikannya, dalam rapat yang digelar, juga meminta pendapat dari Sekretariat KPU terkait langkah yang akan ditempuh. Baik dalam hal persiapan bukti pendukung atau dokumen yang diperlukan bila nanti diminta dihadirkan ke MK.

“Kami siap menghadapi persidangan di MK. Makanya semua perlu dipersiapkan, termasuk dokumen dan alat bukti yang nanti akan dibawa jika nanti dibutuhkan,” tegas Meixxy.

Sebagaimana diketahui, GM mengajukan beberapa pokok permohonan sesuai tertuang dalam perbaikan pemohon yang disampaikan ke MK pada 22 Desember 2020 lalu. Antaranya menuding KPU Kaur melakukan pelanggaran dan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Meminta MK mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

Lalu meminta MK membatalkan Keputusan KPU Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020. Ketiga memerintahkan KPU Kaur melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS atau setidak-tidaknya di 55 TPS. (jul)