Hadapi BUMI, KPU Bawa Dua Kontainer Alat Bukti

0
400
Gedung Mahkamah Konstitusi

KOTA MANNA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) BS menyatakan siap meladeni gugatan pasangan calon (paslon) Bupati-Wabup BS nomor urut 02, Budiman Ismaun-Helmi Paman (BUMI), yang Senin (18/1) lalu telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 45/PHP.BUP-XIX/2021.

Setelah memastikan permohonan yang diajukan BUMI diregister oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/1), Ketua dan Anggota KPU BS langsung menyiapkan alat-alat bukti guna mematahkan dalil sebagaimana yang terurai dalam permohonan BUMI.

Tak tanggung-tanggung, KPU BS akan membawa alat bukti sebanyak dua kontainer dan akan membawanya melalui jalur darat. “Sekarang masih di jalan pulang untuk menyiapkan alat-alat bukti. Mungkin (alat bukti) ada dua kontainer yang akan kita bawa lewat jalur darat,” ujar Komisioner KPU BS, Edvan Diansari, saat dihubungi Rasel via telepon, Rabu (20/1) sore.

Disampaikan Edvan, sesuai jadwal yang diterima MK, sidang pendahuluan untuk permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) BS akan digelar Rabu (27/1), pekan depan pukul 08.00 WIB.

Dalam sidang, pihaknya akan didampingi pengacara negara yang berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) BS dan pengacara profesional. Edvan yang juga menjabat Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU BS ini, menyebut alat bukti yang pasti dibawa yakni C Hasil mulai dari kecamatan hingga kabupaten. Alat bukti ini wajib dibawa mengingat salah satu objek permohonan pemohon terkait Surat Keputusan (SK) KPU BS Nomor: 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati-Wabup BS 2020.

“Prinsipnya kami selaku termohon siap menjawab seluruh tudingan-tundingan pemohon. Tentu, jawaban itu harus dibuktikan dengan alat bukti. Setiba di kantor, kami langsung memfinalkan jawaban berikut menyiapkan bukti-bukti. Tanggal 24 (Januari), itu kembali ke Jakarta. Ada C hasil, ada pula SK yang akan dibawa. Mulai SK penetapan perolehan suara dan SK penetapan paslon. Sebab SK itu salah satu objek yang disengketakan pemohon,” jelas Edvan.

Berbeda dengan Bawaslu BS. Jika KPU pulang ke BS, Ketua Bawaslu BS, Azes Digusti dan dua anggotanya, Rina Okriani dan Noor M Tomi justru kemarin baru tiba di Jakarta. Tujuannya sama yakni memfinalkan jawaban terkait permohonan yang diajukan BUMI. Meski Bawaslu bukan pihak termohon, namun Bawaslu secara otomatis menjadi pihak terkait dalam gugatan BUMI karena menjadi lembaga yang mengawasi jalannya tahapan Pilkada di BS

“Baru nian sampai (di Jakarta). Tapi finalisasi jawaban pihak terkait untuk wilayah (provinsi) Bengkulu besok (hari ini) jadwalnya. Intinya, kita bersama Bawaslu RI dan provinsi menyiapkan materi jawaban sesuai permohonan yang diajukan pemohon. Tapi untuk tepatnya, hubungi langsung pak Tomi (Divisi Penindakan, Pelanggaran dan Sengketa),” saran Divisi Pengawasan Bawaslu BS, Rina Okriani kepada Rasel. Sayangnya, handphone Noor M. Tomi ketika dihubungi tidak memberikan jawaban.

Diketahui, permohonan yang diajukan paslon BUMI secara online ke MK pada 18 Desember 2020 pukul 20.24 WIB. Dalam perkara ini, BUMI memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya dari kantor Tarmizi Gumay & Partners. BUMI menuntut pembatalan SK KPU BS Nomor 459/PL.02.6-Kpt/1701/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitugan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati BS Tahun 2020.

Dalam pokok perkaranya, menurut pemohon telah terjadi eksodus pemilih yang dilakukan paslon nomor 3 sehingga merugikan pemohon. Sebab eksodus tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan massif dengan melibatkan oknum KPPS di lima kecamatan yakni Kecamatan Manna, Pasar Manna, Pino Raya, Kedurang, dan Kedurang Ilir.

Menurut pemohon, jika suara eksodus tersebut tidak dinyatakan tidak sah, maka seharusnya jumlah suara paslon nomor urut 1 ; Hartawan–Darmin SE sebanyak 30.524 atau 31, 12 persen, BUMI sebanyak 32.506 suara atau 33,14 persen, paslon nomor 3 ; Gusnan Mulyad-Rifai 27.846 suara atau 28,39 persen dan paslon nomor 4 ; Dewi Sartika-Marwan Iswandi 7.199 suara atau 7,35 persen. Dalam pokok permohonan, pemohon juga menyatakan adalah pengerahan ASN oleh calon incumbent dan politik uang. (and)