Gugatan BUMI dan GM Diregistrasi MK

Pelantikan Gubernur Molor

0
1150
Gedung Mahkamah Konstitusi

BS/KAUR – Permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) dan Kabupaten Kaur diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, berkas permohonan yang diajukan pihak pemohon akan masuk ke tahapan sidang pembuktian dan pemeriksaan saksi serta menyebabkan penetapan paslon terpilih akan tertunda.

Diketahui, PHP Kada BS diajukan paslon nomor urut 2, Budiman Ismaun-Helmi Paman (BUMI) dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) BS. Dalam gugatan ini, BUMI menggandeng tujuh kuasa hukum yang tergabung dalam Advokat/Kuasa Hukum Tarmizi Gumay& Partners. Sementara PHP Kada Kaur diajukan paslon nomor urut 1, Gusril Pausi-Medi Yuliardi (GM).

Hanya saja, dari dua PHP Kada ini, MK baru mengeluarkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) untuk PHP Kada Kaur dengan Nomor 44/PAN.MK/ARPK/01/2021. Sementara untuk PHP Kada BS, hingga Senin (18/1) sore, belum diterima. KPU BS belum menerima salinan ARPK dari MK.

“Sampai sekarang, salinan ARPK belum kami terima. Jadi, kami belum bisa memastikan gugatan itu telah diregister. Sejauh ini, kami baru mendapatkan rekap permohonan PHP Kada tahun 2020 yang diregister oleh MK. Untuk (gugatan) Bengkulu Selatan, memang ada di rekap itu,” ujar Ketua KPU BS, Alpin Samsen saat dikonfirmasi Rasel Senin (18/1) pukul 17.07 WIB via handphone dan mengaku sedang berada di Jakarta.

Sesuai jadwal kata Alpin, MK memiliki waktu dua hari yakni Senin (18/1) dan Selasa hari ini (19/1) untuk menyerahkan salinan permohonan pemohon kepada termohon dalam hal ini KPU BS. “Pegangan kami ya salinan ARPK. Kalau salinan itu belum kami terima, kami belum berani menyatakan gugatan itu diterima meski direkap sudah tertera,” lanjut Alpin.

Senada dikatakan Komisioner KPU BS, Asprian Toni SE yang juga mendampingi Ketua KPU BS di Jakarta. Bahkan menurut Asprian Toni, jika permohonan yang diajukan pemohon diregister, pihaknya akan memberikan keterangan resmi kepada awak media dengan menggelar jumpa pers bersama Kejaksaan Negeri BS selalu pengacara Negara.

Dari jadwal, sidang MK bagi permohonan yang diregister akan dimulai 26-29 Januari 2021. “Kalaupun sekarang, misalnya salinan itu sudah kami terima, kami juga belum bisa bicara banyak. Sepulang dari Jakarta, mungkin tanggal 21 (Januari) KPU bersama Kejari berencana menggelar jumpa pers. Langkah-langkah apa saja akan diambil, biar pengacara negara yang menjelaskan kepada awak media,” jelas Asprian Toni.

PHP Kada Kaur

Sementara itu, (PHP Kada yang diajukan kuasa hukum GM sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan nomor registrasi perkara nomor 44/PHP.BUP.XIX/2021, pada Senin 18 Januari 2021 pukul 10.00 WIB.

Dengan demikian, maka dipastikan pula gugatan yang diajukan kuasa hukum GM itu akan naik ke persidangan MK dengan tergugat KPU Kaur. Terkait hal ini Ketua KPU Kaur, Meixxy Rismanto, SE yang dikonfirmasi kemarin siang membenarkan sudah menerima informasi terkait diterimanya gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini tim kuasa hukum GM.

“Kami baru mendapat kabar, terkait hal ini kami akan menyiapkan langkah-langkah, dan akan kami bahas bersama dengan kawan kawan komisioner lain,” ujar Meixxy kemarin. Sementara itu, Mudarwan Yusuf, MH kuasa hukum GM yang dikonfirmasi kemarin siang membenarkan sudah menerima salinan e-BRPK yang dikirim oleh MK ke pihaknya.

Dalam hal ini tentu sebagai penggugat pihaknya mengucapkan syukur karena materi gugatan yang disampaikan timnya ke MK dapat disetujui dan artinya tahapan selanjutnya memperkuat materi untuk menyakinkan MK apa yang disampaikan benar- benar mempunyai dalil yang kuat. “Ya berkas kita diterima, kami menunggu jadwal sidang perdana dari MK saat ini jadwalnya belum diagendakan,” ujarnya.

Terkait dengan persiapan pihaknya selaku penggugat menyediakan berbagai kebutuhan salah satunya memperkuat saksi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan nantinya. Hal ini untuk memperuat dalil yang disampaikan pihaknya terkait dengan hasil Pilkada Kaur yang dianggap merugikan kliennya. “Kami menyiapkan dan akan menambah saksi saksi yang dibutuhkan dalam persidangan nantinya,” tutupnya

Siapkan 4 Kuasa Hukum

Disisi lain, meski masa jabatan Gubernur-Wagub periode 2016-2021 akan berakhir pada 12 Februari mendatang, pelantikan Gubernur-Wagub terpilih terancam molor. Pasalnya, Pilkada Gubernur Bengkulu 2020 masih berproses di (MK). Itu setelah pasangan calon (paslon) Agusrin M. Najamuddin-Imron Rosyadi mengajukan gugatan dengan nomor register 78.PHP.GUB-XIX/2021 dan menunggu jadwal sidang.

Komisioner KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto, mengatakan dengan bergulirnya persidangan di MK, secara otomatis akan memengaruhi jadwal penetapan Gubernur-Wagub terpilih. “Untuk jadwal sidangnya, masih menunggu dari MK. Memang sidangnya memakan waktu dan itu memengaruhi jadwal penetapan Paslon terpilih,” tegas Eko, Senin (18/1).

Ia mengatakan penetapan Paslon Gubernur-Wagub terpilih menunggu hasil putusan inkrah MK. Secara otomatis, jika jadwal persidangan memakan proses panjang, kemungkinan Bengkulu akan dipimpin oleh Plh atau caretaker. Dalam perkara ini, Eko menyebut Paslon Agusrin-Imron mengajukan 12 materi gugatan ke MK. Untuk itu, Eko mengaku sudah berkoordinasi dengan KPU kabupaten/kota, untuk menghadapi gugatan tersebut MK.

“Kalau alat bukti sudah kita siapkan. Ada 4 orang kuasa hukum yang mendampingi,” tegas Eko. Terpisah, Ketua Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, mengharapkan proses gugatan di MK tidak bergulir terlalu lama. “Kalaupun lama, bisa ditunjuk caretaker,” ungkap Sumardi. (and/jul/cia)