Ditetapkan, Agusrin – Imron Bisa Kampanye

0
58
TETAPKAN: KPU menyerahkan surat penetapan AIR sebagai paslon

BENGKULU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu menetapkan Agusrin Maryono Najamudin-Imron Rosyadi, sebagai pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Gubernur-Wagub Bengkulu. Hal itu menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu atas sengketa gugatan Pilkada yang dimenangkan Agusrin-Imron (AIR).

Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, mengatakan setelah ditetapkan sebagai Paslon, KPU akan menyerahkan nomor urut 3 kepada paslon tersebut, hari ini Selasa (20/10). Setelah ditetapkan, dalam jangka waktu tiga hari paslon bisa memulai masa kampanye.

“Besok (hari ini) kita menetapkan nomor urut. Maka hari ketiganya, Paslon tersebut sudah bisa memulai masa kampanye. Aturan ini sama dengan yang lain,” tegas Irwan, Senin (19/10).

Ia mengatakan KPU juga menyerahkan surat pengantar untuk pembukaan rekening dana kampanye bagi paslon. Rekening dana kampanye itu menjadi salah satu syarat yang harus diserahka Paslon. “Rekening dana kampanye dibuat untuk menyerahkan Rekening Awal Dana Kampanye (RADK),” tegas Irwan.

Sementara itu, tim penghubung paslon Agusrin-Imron, Suroto mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan berita acara rapat pleno KPU terkait keputusan penetapan sebagai paslon serta mengikuti pelaporan dana kampanye. “Hari ini (kemarin) langsung kita diminta pelatihan pelaporan keuangan dan pembukaan rekening dana kampanye,” singkat Suroto.

Tidak Gugat

Sementara itu, Kuasa Hukum KPU Provinsi Bengkulu, A. Yamin, MH, mengaku pihaknya akan meluruskan informasi yang berkembang di masyarakat yang menyebut KPU akan melakukan upaya hukum atas dianulirnya keputusan tidak memenuhi syarat (TMS) atas Paslon Agusrin-Imron oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu.

Yamin menjelaskan, dalam Pasal 469 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, para pihak, termasuk KPU diberi ruang untuk menggugat ke PTUN jika tidak puas dengan putusan Bawaslu. Namun KPU tidak mengambil langkah hukum ke PTUN karena PTUN bukan lembaga banding sebagaimana diatur dalam Pasal 470 UU Pemilu.

Objek gugatan atau objek sengketa bukan putusan Bawaslu yang membatalkan SK KPU. “Namun objek sengketa di PTUN, justru SK KPU sendiri, dengan kata lain, mana mungkin KPU mengajukan sengketa di PTUN dengan menggugat SK sendiri,” bebernya.

Selain itu, sambung Yamin,  KPU tidak menggugat putusan Bawaslu ke PTUN karena menilai putusan Bawaslu sebagai putusan hukum dan perlu ditindaklanjuti oleh KPU. Dalam bertindak, sambungnya, KPU selalu berlandaskan hukum.

“KPU dan Bawaslu sama-sama penyelanggara pemilu yang diberikan tugas masing-masing untuk menyelenggarakan pemilu. Kemudian Bawaslu sebagai lembaga yang diberikan tugas menyelesaikan sengketa pemilu. Semoga ini bisa menjadi bahan pencerahan bersama,” demikian Yamin. (cia)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here