Dimutasi, Guru Curiga Jadi Korban Pilkada?

0
678
MUTASI: Kepsek dan guru jenjang TK, SD dan SMP di BS saat mengikuti pelantikan mutasi, Selasa (7/1) | FOTO : REZAN

KOTA MANNA – Pasca mutasi guru dan kepala sekolah (kepsek) yang digelar Dinas Dikbud BS, Selasa (7/1), banyak guru dan kepsek yang mempertanyakan penempatan terhadap mereka. Beberapa guru pun terlihat mendatangi Bidang Pendataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) Dinas Dikbud BS.

Mereka datang mempertanyakan alasan mutasi terhadap mereka. Ada juga yang mempertanyakan nasib sekolah yang kekurangan guru, tapi banyak guru mereka yang dimutasi.

“Saya datang ke sini mempertanyakan alasan saya dipindahkan. Terus terang, kalau bukan teman saya yang bilang saya dimutasi, sama sekali saya tidak tahu. Sebab tidak diberikan undangan atau pemberitahuan,” ujar salah seorang Kepsek yang namanya tidak disebutkan untuk melindungi karir PNS guru tersebut.

Dia juga menyesalkan adanya mutasi guru di beberapa sekolah yang mengalami kekurangan tenaga pendidik. “Ada SD yang jumlah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) hanya satu orang, malah dipindahkan ke sekolah yang sudah memiliki guru PAI. Kan lucu, masa sekolah itu harus banyak-banyak terima tenaga honorer,” sambungnya.

Selain itu, beberapa guru juga mempertanyakan program pemerintah untuk pemerataan guru yang dilakukan Dinas Dikbud BS. Dari hasil mutasi yang dihelat, pemerataan guru dinilai tidak terjadi. Malah, beberapa sekolah malah mengalami kekurangan guru pasca mutasi yang digelar.

“Katanya mau memeratakan guru. Tapi justru melimpahkan guru ke sekolah yang sudah mapan, sungguh kurang adil rasanya,” keluhnya.

Diketahui, guru tersebut sebelumnya menjabat sebagai Kepsek di SD wilayah Muara Danau Seginim. Dalam mutasi yang digelar, dia tetap dipercayakan menjadi Kepsek di wilayah Seginim.

Meski masih ditempatkan sebagai Kepsek di wilayah kecamatan yang sama, guru tersebut mengaku sekolah tempatnya kini, begitu banyak masalah. “Makanya saya tidak mampu ditempatkan di sekolah itu. Saya sudah hampir pensiun, jangan ditempatkan di sekolah bermasalah. Saya sudah tidak mau pusing,” bebernya.

Di sisi lain, Guru tersebut malah curiga dirinya dipindahkan lantaran ada kaitannya dengan pelaksanaan Pilkada tahun ini. “Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Pilkada? Saya juga bertanya-tanya,” ungkap guru yang diketahui memiliki hubungan kekerabatan dengan salah satu kandidat bakal calon bupati (balonbup) yang mulai gencar sosialisasi terkait masalah pilkada.

Guru lainnya juga mengeluhkan mutasi yang dialaminya. Ia mendatangi Dinas Dikbud BS untuk mendengarkan klarifikasi dari pihak OPD. “Datang ke sini untuk mendengarkan klarifikasi saja,” ungkapnya.

Akui Belum Merata

Sementara itu, Kabid PTK Dinas Dikbud BS, Zero Kurniawan, S.Sos mengakui jika hasil pelaksanaan mutasi ratusan guru dan kepala sekolah (kepsek), Selasa (7/1) lalu, belum tercapainya pemerataan guru di semua wilayah di BS. Dikatakannya, kurangnya tenaga pengajar yang berstatus ASN menjadi factor utamanya.

“Kami sudah berupaya, tapi untuk benar-benar merata belum. Untuk menutupi guru PNS yang pensiun hingga 100 guru saja belum bisa,” aku Zero.

Sebenarnya, sambung Zero, mutasi tersebut lebih banyak mendefenitifkan guru yang status titipan di sekolah tersebut. Jumlahnya mencapai sekitar 20 orang guru lebih, termasuk kepala sekolah. Pihaknya pun menyarankan pihak sekolah yang pasca mutasi justru mengalami kekosongan guru mata pelajaran tertentu untuk dapat segera melapor ke Dinas Dikbud BS. Agar bisa segera ditindak lanjuti.

“Sudah diupayakan yang kurang kami cukupi, tapi namanya manusia tidak sempurna ada yang salah, wajar ASN guru saja kita mengalami kekurangan. Sekolah yang kekosongan guru mapel tertentu segera lapor, nanti kami carikan solusinya, kami cari sekolah yang guru mapel tersebut berlebih, kami tempatkan di sekolah yang kosong,” bebernya.

Pasca mutasi, diakui Zero banyak kepsek dan guru yang mendatangi pihaknya mulai dari mengajukan keberatan, dan meminta tidak ingin dipindahtugaskan dengan berbagai alasan. Pihaknya menegaskan, jika SK yang telah dikeluarkan tidak bisa dibatalkan, sehingga guru dan kepsek harus mentaatinya.

“Wajarlah, ada yang terima dan tidak itu biasa. Tapi yang namanya ASN harus ingat sumpahnya, siap diletakkan dimana saja. Kalaupun keberatan di tempat tugas yang baru, sampaikan saja alasannya. Jika alasannya masuk akal akan kita evaluasi lagi, yang jelas jalankan dulu SK yang ada,” pungkasnya. (zan/yip)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here