Diduga “Naga Bonar”, Masalah Mutasi Dilaporkan ke Bareskrim

0
1029
Para pejabat eselon II di Pemkab BS

KOTA MANNA – Selain rekomendasi penanganan Covid-19, DPRD BS juga melaporkan rekomendasi permasalahan mutasi pejabat jajaran Pemkab BS ke Bareskrim Mabes Polri. Dalam laporan, salah satu pelanggaran yang dikedepankan adalah dugaan adanya pengangkatan/pelantikan ASN yang belum memenuhi syarat kepangkatan dan golongan untuk menduduki jabatan tertentu atau juga sering disebut dengan istilah pangkat Naga Bonar.

Baca juga: Hartawan Ditemukan Diperairan BS

“Hasil kerja Pansus ASN yang sudah ditetapkan menjadi rekomendasi DPRD, sudah saya serahkan ke Bareskrim Polri,” ungkap Anggota DPRD BS yang juga Wakil Ketua Pansus ASN, Ikhsarudin, SH.

Dia mengkau dalam proses mutasi pejabat eselon III dan IV yang telah bergulir beberapa kali di era kepemimpinan Bupati, Gusnan Mulyadi, pihaknya mendapat laporan pengangkatan ASN untuk jabatan tertentu terkesan dipaksakan. Sehingga ada ASN yang belum memenuhi persyaratan, ikut dilantik.

“Itu jelas suatu pelanggaran, seperti kasus “naga bonar” yang pernah terjadi di Bengkulu Selatan beberapa tahun lalu,” tegas politisi PKPI ini. Dia mengaku tujuan pelimpahan rekomendasi ke Bareskrim Mabes Polri supaya persoalan tersebut dapat diusut secara hukum. Ikhsarudin mengaku pihak Bareskrim Polri mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Ikhsarudin menyayangkan sikap Bupati yang terkesan menganggap cuek dengan permasalahan tersebut. Sebab hingga Minggu (9/8), rekomendasi DPRD BS terkait mutasi pejabat eselon III dan IV, belum juga ditindaklanjuti.

“Saya menyayangkan sikap Bupati yang tidak menghargai lembaga DPRD. Sebagai contohnya, surat yang disampaikan lembaga saja tidak pernah dibalas. Padahal kalau memang ingin menjalin sinergitas dalam pemerintahan, saran dan pendapat harus didengar dan dijalankan. Apalagi atas nama lembaga DPRD yang merupakan lembaga perwakilan rakyat,” tutup Ikhsarudin. (yoh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here