Dewan Sarankan Pesta Nikah Dibolehkan

0
422
HEARING : DPRD BS memfasilitasi hearing pelaku WO bersama Satgas Covid-19, Selasa (19/1)

KOTA MANNA – Hearing Satgas Penanganan Covid-19 dan wedding organizer (WO) atau pengusaha pernikahan yang difasilitasi DPRD, Selasa (19/1) tidak dihadiri Bupati, Gusnan Mulyadi, SE MM selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten. Alasannya, bupati ada kegiatan lain.

“Kami sudah undang bupati. Tapi ia berhalangan hadir. Yang diutus hanya Anggota Satgas saja, dari BPBD, Satpol PP dan kepolisian,” kata Ketua DPRD BS, Barli Halim, SE.

Karena tidak dihadiri Bupati, hearing tersebut tidak menemui kesepakatan. WO diminta bersabar menunggu solusi yang masih dikaji Satgas Covid. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, DPRD menyarankan agar Satgas Covid membuat kebijakan tepat. Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan, khususnya dampak ekonomi.

“Dari penyampaian Satgas Covid dalam hearing tadi (kemarin), sekarang sudah zona kuning. Artinya sudah bisa dikaji agar pesta pernikahan kembali dibuka, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan,” saran Barli.

Dari aspirasi yang disampaikan pelaku WO, Barli menyebut tidak diizinkannya menggelar pesta pernikahan sangat berdampak dengan usaha mereka. Karyawan terpaksa di rumahkan. Bahkan pelaku WO harus berpikir keras untuk membayar angsuran hutang bank, yang pinjamannya digunakan sebagai modal usaha.

“Dari sektor ekonomi juga harus dipertimbangkan. Kasihan usaha masyarakat yang tidak bisa dijalankan. Sementara banyak kebutuhan yang harus dipenuhi,” sambung politisi PDIP ini.

Tidak hadirnya bupati dalam hearing bersama DPRD disesalkan pelaku WO. Mereka sangat kecewa dengan tidak hadirnya orang nomor satu di Bumi Sekundang Setungguan ini. “Kami inginnya bupati yang hadir supaya ada solusi tuntutan kami ini. Tapi bupati tidak hadir, kami sangat kecewa,” kata Yayan Ferdi Kusuma, juru bicara pelaku WO.

Yayan menegaskan, tuntutan pelaku WO hanya meminta Satgas Covid-19 kembali mengizinkan masyarakat menggelar pesta pernikahan. Sehingga usaha mereka dapat berjalan, perputaran ekonomi kembali bergeliat. “Kami disini tidak minta uang. Yang kami minta adalah solusi supaya usaha kami ini bisa kembali berjalan. Karena banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, hutang bank besar, belum lagi kebutuhan untuk hidup,” beber Yayan.

Klaster Tertinggi

Kepala BPBD BS yang juga Sekretaris Satgas Covid, Yarusdi Yunir mengatakan, alasan Satgas Covid melarang pesta pernikahan karena menjadi penyumbang terbesar penyebaran Covid-19. Dari catatan Satgas, dari jumlah kasus covid di BS, 40 persen merupakan klaster pernikahan. “Sejak pesta pernikahan dihentikan, angka penyebaran Covid menurun,” kata Yarus.

Terkait tuntutan pelaku WO yang ingin pesta pernikahan diizinkan, Yarusdi Yunir mengatakan bahwa hal itu sudah disampaikan ke bupati. “Terkait tuntutan pelaku WO, itu sudah disampaikan ke bupati. Itu akan ditelaah lagi untuk solusinya,” tutup Yarus. (yoh)