Dewan Ingatkan Janji Pengembalian Jabatan

Terkait Upaya Bupati Buka Blokir Data Pejabat BS

0
195
Bupati BS Gusnan Mulyadi saat menemui pihak BKN guna mengupayakan data ratusan ASN di BS yang diblokir, beberapa waktu lalu

KOTA MANNA – Langkah Bupati BS, Gusnan Mulyadi, yang mengklaim berjuang membuka blokir data 526 Pegawai Negeri Sipil (PNS), direspon Ketua Fraksi Persatuan Indonesia DPRD BS, Ikhsarudin, SH.

Ia mengingatkan Bupati menepati janji dan menunaikan rekomendasi KASN yang pernah disampaikan sebelumnya terkait pemblokiran data ratusan PNS tersebut. “Sebelumnya Bupati pernah berjanji akan mengembalikan jabatan atau mengangkat ke dalam jabatan setara, para PNS yang dinonjobkan. Itu juga tertuang dalam rekomendasi KASN,” tegas Ikhsarudin.

Disampaikan Aang–sapaan akrab Ikhsarudin, jika janji Bupati dan rekomendasi KASN tidak dijalankan, data PNS yang diblokir kecil kemungkinan akan dibuka oleh BKN. Sebab awal mula pemblokiran data PNS disebabkan permasalahan mutasi yang dilakukan Bupati yang dinilai tidak sesuai aturan.

“Tunaikan dulu janji yang pernah disampaikan sesuai yang tertuang dalam rekomendasi KASN sebelumnya. Kalau permasalahan di daerah ini sudah dibenahi dan beres semua, mungkin saja bisa berjuang untuk membuka blokir data PNS,” beber Aang.

Dibeberkan Aang, pemblokiran data PNS eselon II, III dan IV jajaran Pemda BS merupakan imbas permasalahan mutasi Juli 2019 lalu. Ketika mutasi, puluhan PNS dinonjobkan tanpa mekanisme aturan.

PNS yang tidak terima dinonjobkan, melapor ke KASN, BKN dan Kementerian Dalam Negeri. KASN sempat mengeluarkan rekomendasi agar permasalahan mutasi dibenahi, tapi setelah tiga kali rekomendasi diberikan, tidak juga diindahkan. KASN akhirnya mengirim rekomendasi ke BKN untuk memblokir data PNS eselon yang tercatat pernah masuk daftar mutasi tersebut.

DPRD BS juga pernah membentuk Panitia Khusus (Pansus) yang melahirkan beberapa rekomendasi. Salah satu poin rekomendasi adalah meminta Bupati mengembalikan atau mengangkat dalam jabatan setara 71 pejabat eselon III dan IV yang dinonjobkan. Tapi rekomendasi DPRD juga belum terlaksana. Hingga kemarin (10/1), belum ada pengembalian jabatan pejabat yang non job.

“Bereskan dulu penyebab data PNS diblokir. Setelah itu baru bisa melobi untuk membuka blokir data PNS yang diblokir BKN,” tukas Aang. (yoh)