Dana Kelurahan Tak Lagi Dianggarkan

0
19
Ilustrasi/raselnews

KOTA MANNA – Meski tidak dapat direalisasikan tahun ini lantaran keterlambatan pengajuan permohonan kebutuhan penggunaan anggaran, bukan berarti dana kelurahan (DK) bisa kembali dinikmati pada tahun depan. Justru sebaliknya, tahun depan DK dipastikan tidak dianggarkan kembali pemerintah pusat.

Hal ini sesuai rilis Dirjen Perbendaharaan Kementerian Uangan RI. “Sesuai rilis Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu RI belum lama ini, dalam formula DAU tambahan RAPBD tahun 2021 tidak termasuk alokasi anggaran untuk dana kelurahan. Artinya tahun depan dana kelurahan tidak teranggarkan lagi,” tegas Kabag Administrasi Pembangunan Setkab BS, Fikri Al Jauhari MM.

Dengan batalnya DK tahun ini, maka dipastikan pula dana tersebut hangus atau tetap tidak bisa dicairkan sama sekali oleh Pemkab BS. Bahkan anggaran tersebut tidak menjadi Silpa APBD mengingat dana tersebut masih di APBN atau belum ditransfer ke rekening kas daerah yang melalui mekanisme pencairanya melalui KPPN.

Dalam ketentuan PMK Nomor 8/PMK 807/2020 tentang juknis pengelolaan alokasi dana kelurahan, batas waktu pengajuan pencairan untuk tahap pertama paling lambat sudah diterima Dirjen Perimbangan Kemenkeu RI pada 12 Juni 2020. Sedangkan tahap kedua, paling lambat 18 September 2020. Nah, baik tahap pertam dan kedua, semuanya terlambat diajukan Pemkab BS melalui pemerintahan kelurahan.

Padahal jika direalisasikan, alokasi DK mencapai Rp5,9 miliar untuk disebar di 16 kelurahan atau Rp366 juta per kelurahan dalam setahun. “Memang disayangkan DK tidak bisa direalisasikan. Padahal ini bisa untuk masyarakat kelurahan. Sementara tahun depan dipastikan tidak ada lagi karena tidak teranggarkan di DAU draf RAPBD tahun depan. Ini berlaku seluruh Indonesia,” pungkasnya. (one)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here