Dana Dipangkas, Pastikan Pilkada Terancam Gagal

0
25

TAIS – Belum adanya koordinasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD Seluma, sebelum penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pilkada 2020, berujung panjang. Meski penandatanganan NPHD antara Pemkab dan KPU Seluma sudah dilakukan, namun DPRD ngotot untuk mengevaluasi anggaran pilkada yang disepakati, Rp 25,5 miliar.

Bahkan, DPRD Seluma menegaskan untuk memangkas nilai anggaran pilkada yang sudah dituangkan dalam NPHD tersebut. Hal itu membuat Ketua KPU Seluma, Sarjan Effendi, SE, meradang dan menyebut hal itu dapat membatalkan pelaksanaan Pilkada Seluma 2020.

Untuk itu, Sarjan mengatakan jika memang akan dipangkas, Pemkab dan DPRD Seluma harus membuat surat pernyataan siap bertanggung jawab akan konsekuensinya. “Silahkan dipangkas. Tapi kami minta dibuat surat pernyataan jika terjadi sesuatu dan Pilkada Seluma gagal, Pemkab dan DPRD Seluma siap mempertanggungjawabkan,” tegas Sarjan.

Dia mengaku tidak mengetahui penyebab DPRD Seluma ngotot akan memangkas anggaran Pilkada. Padahal KPU Seluma menyusun kebutuhan anggaran didasarkan tahapan pelaksanaan Pilkada yang akan dilalui.

Itu juga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 54 tahun 2019, bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota berasal dari APBD. Dalam pasal 8, standar anggaran pilkada dibahas antara TAPD dan KPU.

“Hal itu (pembahasan antara TAPD dan KPU) sudah dilakukan. Maka KPU akan tetap mmeedomani keputusan tersebut. Setelah dana Pilkada disepakati dalam NPHD, tidak bisa dipermasalahkan lagi. Apalagi sudah ditandatangani antara KPU dan Pemkab Seluma,” tegas Sarjan lagi.

Berdasarkan NPHD yang disepakati dana Rp 25,5 miliar, sudah merupakan nilai yang telah dirincikan terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses Pilkada berlangsung. “Karena gaji PPK dan PPS saja menelan Rp 13,6 miliar, itu sudah tidak dapat diubah. Karena kenaikkannya berdasarkan Permenkeu,” beber Sarjan.

Lebih lanjut, Sarjan mengatakan jika DPRD Seluma tetap ingin melakukan pemangkasan anggaran Pilkada, pihaknya memastikan pelaksanaan Pilkada Seluma akan terganggu. “Saya pastikan Pilkada Seluma tidak akan berjalan hingga selesai. Jadi silahkan menjadi pertimbangan bersama antara DPRD dan TAPD,” ungkapnya.

Terpisah, Ketua DPRD Seluma, Nofi Erian Andesca, S.Sos, sebelumnya mengatakan TAPD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Seluma, akan memangkas anggaran Pilkada Seluma yang sudah disepakati melalui NPHD. Anggaran yang diberikan dianggap terlalu besar.

Hal itu dilakukan untuk menekan angka defisit anggaran 2020 yang mencapai Rp 54 miliar. “Kami akan menekan defisit anggaran dengan melakukan rasionalisasi anggaran. Termasuk dana Pilkada,” pungkasnya. (rwf)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here