Cakada Jalur Independen Wajib Minimal Serahkan 11.936 KTP

0
151

KOTA MANNA – Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon (paslon) perseorangan, menjadi salah satu tahapan yang akan digelar KPU Bengkulu Selatan (BS) di tahun 2019. Hal ini sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal Pilkada Serentak 2020.

Tahapan diawali pada 26 Oktober 2019. KPU akan menetapkan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir. Nah, merujuk Pemilu Serentak 17 April 2019, total daftar pemilih di BS sebanyak 119.361 jiwa. Terdiri DPT 115.777 jiwa, DPK 2.969 jiwa, dan DPTb 615 jiwa.

Jika syarat dukungan yang harus dikumpulkan 10 persen saja, maka total KTP yang harus diserahkan kepada KPU sebanyak 11.936 lembar. Berat memang. Itu belum bisa mengamankan posisi bakal paslon untuk lolos menjadi calon. Bisa saja, dalam verifikasi, ada dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

“Kalau mengacu aturan lama, dukungan itu minimal 10 persen dari total DPT pemilu terakhir. Jadi, paling tidak bakal calon perseorangan harus mengumpulkan sebelas ribu lebih, dan (dukungan) itu minimal tersebar 10 persen dari 11 kecamatan atau di 6-7 kecamatan,” ujar Komisioner KPU BS, M Arif Lutfhi MPd kepada Rasel.

Ditambahkan Divisi SDM dan Sosialisasi KPU BS, Asprian Toni, dalam hal calon perseorangan, KPU RI telah memberikan petunjuk dalam surat nomor 1917 tanggal 3 September, tentang tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2020.

Surat menjelaskan, sesuai PKPU Nomor 15 Tahun 2019, penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan perseberan paslon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT pemilu/pemilihan terakhir pada 25 November-8 Desember 2019. Sementara, penyerahan syarat dukungan paslon bupati dan wakil bupati pada 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020.

Bakal paslon perseorangan dapat melakukan pengumpulan dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan (formulir Model B.1-KWK perseorangan), fotokopi KTP elektronik. Formulir dengan format lain, tidak akan dihitung sebagai dukungan. “Format formulir ini akan kami serahkan, dan bakal calon perseorang yang memperbanyaknya,” jelas Asprian Toni.

Dalam rangka mempersiapkan tahapan penyerahan dukungan paslon perseorangan, KPU di daerah diminta melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota. Selanjutnya melakukan sosisliasi kepada bakal paslon perseorangan dan tokoh masyarakat dengan tajapan penyerahan dukungan calon perseorangan, yang substansinya menyampaikan terkait perubahan formulir model B.1-KWK perseorangan, perubahan mekanisme penyerahan, penelitian dukungan dan dukungan perbaikan dokumen bakal paslon perseorangan, khususnya terkait dengan jadwal waktu tahapan sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2019.

Perubahan mekanisme penyerahan dan penelitian dukungan adalah tahapan penyerahan dokumen dukungan. Setelah penelitian adminitrasi, bakal paslon perseorangan dapat melakukan penyerahan dokumen dukungan perbaikan dengan tahapan berupa penyerahan dokumen dukungan perbaikan kepada KPUD, penelitian jumlah minimal perbaikan dan sebaran, penelitian adminitrasi perbaikan, penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan, rekapitulsi di tingkat kecamatan, rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota dan rekapitulasi di tingkat provinsi. (and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here