Bupati Kaur Diperiksa KPK

Sekda : Tidak Ada Kaitannya

0
166
Bupati Kaur, Gusril Pauzi

BENGKULU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Kaur, Gusril Pausi, Senin (11/1). Gusril diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi ekspor benih lobster yang melibatkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo sebagai tersangka.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri, membenarkan pemeriksaan yang dilakukan. Ali menyebut Gusril diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito). “Iya, hari ini dilakukan pemeriksaan saksi untuk tersangka SJT dalam dugaan TPK (tindak pidana korupsi) suap di kantor KPK,” tegas Ali saat dihubungi via pesan singkat SMS.

Tersangka SJT menjabat sebagai Direktur PT. Duta Putra Perkasa (DPP) dan merupakan penyuap Edhy Prabowo beserta kolega. Disampaikan Ali, keterangan Gusril dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan terhadap tersangka SJT. Namun, Ali enggan menjelaskan detil keterangan apa yang didalami dalam pemeriksaan Gusril. “Untuk kelengkapan berkas penyidikan,” singkat Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menteri KKP sebagai tersangka kasus dugaan korupsi benih lobster. Selain Menteri KKP, KPK juga menetapkan tersangka lainnya yakni Staf Khusus Menteri KKP, Safri dan Andreu Pribadi Misata, Pengurus PT. ACK, Siswadi, Staf Istri Menteri KKP, Ainul Faqih, serta pihak swasta, Amiril Mukminin. Mereka diduga telah menerima suap sebesar Rp 9,8 miliar untuk melancarkan ekspor benur.

Disisi lain, Pemkab Kaur memastikan Kaur tidak memiliki kaitan dengan kasus suap yang menyeret mantan Menteri Kelautan dan perikanan (KKP), Edhy Prabowo serta pimpinan PT Dua Putra Pratama Perkasa (DPP) Suharjito, yang juga terbelit dalam kasus benur yang ditangani oleh KPK.

Bahkan, Sekda Kaur H Nandar Munadi, M.Si membantah adanya pemeriksaan terhadap bupati oleh KPK. Sebab menurut Nandar, hingga kemarin (11/1) siang Bupati Kaur, Gusril Pausi belum menerima surat resmi bila memang yang bersangkutan dibutuhkan keterangannya sebagai saksi.

“Sampai saat ini kita belum menerima surat masuk terkait hal ini. Bupati saat ini ada di Kaur,” tegas Nandar. Dijelaskan Nandar, dalam perizinan, Kabupaten Kaur sifatnya hanya menerbitkan Surat Keterangan Asal Benur (SKAB) yang diterbitkan oleh dinas terkait.

Sementara izin ekspor, izin budidaya, dan izin pengiriman barang keluar negeri sama sekali tidak diterbitkan oleh Kabupaten Kaur. Namun demikian diakui Nandar PT. DPP sendiri memiliki usaha di Kabupaten Kaur, yang sebagian besar usahanya yakni budidaya tambak udang. “Soal perizinan benur teknisnya di Dinas Kelautan, kita tidak menerbitkan izin selain diterbitkan Dinas Kelautan,” paparnya.

Sementara terkait izin benur Kepala Dinas Perikanan Kaur, Edwar Heppy, S.Sos memastikan dalam proses perizinan Kabupaten Kaur sama sekali tak turut campur. Sebab dalam perizinan ekspor benur, daerah hanya menerbitkan Surat keterangan Asal Benur yang diterbitkan oleh Dinas Perikanan. Sedangkan sejumlah perizinan lain terkait dengan ekspor dan izin usaha pembudidayaan benur tidak diterbitkan oleh daerah.

“Tidak ada hubungannya dengan kita. Kami Dinas Perikanan juga hanya menerbitkan surat keterangan asal benur sesuai kewenangan yang diatur dalam Permen KKP Nomor 12 tahun 2020 tanggal 5 Mei 2020 dan juknis Nomor 48/kep-djpt/2020,” terang Edwar Heppy.

Disisi lain, dikutip dari salah satu berita online Bengkulu tersebut, KPK, Senin (11/1), memanggil Bupati Kaur, Gusril Pausi dalam penyidikan kasus suap izin ekspor benih lobster di KKP yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dan kawan-kawan.

“Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SJT (Suharjito/Direktur PT Dua Putra Perkasa/DPP),” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin. (cia/jul)