BUMI Gugat ke MK, Ad Hoc Bawaslu Dapat “Berkah”

0
448
Gedung Mahkamah Konstitusi

KOTA MANNA – Gugatan yang dilayangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan (BS) nomor urut 2, Budiman Ismaun-Helmi Paman (BUMI) ke Mahkamah Konstitusi (MK), tampaknya menjadi “berkah” sendiri bagi badan ad hoc Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) BS, mulai dari Panwaslu Kecamatan (panwascam) hingga Panwaslu Kelurahan dan Desa (PKD).

Sebab, dengan adanya gugatan di Pilkada BS, masa kerja mereka akan ditambah satu bulan. Otomatis, dengan penambahan itu, maka masa berakhir tugas mereka akan diperpanjang, dari Januari 2021 menjadi Februari 2021. “Kalau menurut surat edaran Bawaslu (RI) memang akan diperpanjang satu bulan,” ujar Koordinator Sekretaris Bawaslu BS, Dian Apriadi SIP kepada Rasel Kamis (21/1).

Namun untuk kepastiannya kata Dian, pihaknya masih menunggu petunjuk dari Bawaslu Provinsi Bengkulu. Sebab, seluruh honor badan ad hoc Bawaslu selama tahapan Pilkada 2020, difasilitasi oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu. Namun yang jelas, jika merunut SE Bawaslu RI, perpanjangan masa kerja badan ad hoc tersebut berpeluang dilakukan.

Hal ini cukup beralasan mengingat keberadaan badan ad hoc tersebut masih dibutuhkan dalam hal menyiapkan hal-hal yang dianggap penting dalam menghadapi adanya gugatan di MK. “Ada dua poin penting di SE Bawaslu RI itu. Pertama, jika di daerah itu tidak ada perselisihan hasil pemilihan atau PHP, maka masa kerja ad hoc sampai Januari 2021. Kedua, jika ada PHP, masa kerja berakhir sampai Februari 2021,” jelas Dian.

Jika memang terjadi penambahan masa kerja, maka tentu honor juga ditambah. Seperti biasa, honor tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing Panwascam dan PKD. Honor tersebut akan dibayarkan setelah bertugas. “Sistemnya kerja dulu baru honor. Untuk Januari ini, belum dibayar. Akan dibayar awal Februari. Artinya, untuk Februari, akan dibayar Maret. Dan itu langsung di transfer,” pungkas Dian.

Bagaimana dengan badan ad hoc KPU BS? Komisioner KPU BS, Asprian Toni SE mengaku hingga kemarin belum mendapat surat perihal penambahan masa kerja badan ad hoc mereka. Baik itu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS). Namun, jika mengacu jadwal sidang MK, perpanjangan masa kerja kemungkinan tidak aka dilakukan. Sebab, masa kerja PPK dan PPS berakhir 31 Januari 2021.

“Nah belum kami terima. Tapi kalau mengacu jadwal sidang, mungkin tidak (ada perpanjangan masa kerja). Jadwal sidangkan 27 (Januari) ini. Sementara, masa kerja PPK dan PPS berakhir sampai 31 Januari ini. Sama memang berakhirnya. Tapi masa tugasnya beda. PPK sembilan bulan, PPS delapan bulan. PPK lebih dulu dibentuk daripada PPS,” kata Asprian Toni. (and)