Bebas Denda Pajak Kendaraan Tak Berparuh, Tunggakan Tetap Tinggi

0
27
BAYAR PAJAK : Sejumlah warga antri saat melakukan pembayaran pajak di Kantor Samsat BS

KOTA MANNA – Pembebasan denda tunggakan pajak kendaraan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Bengkulu sejak Agustus lalu ternyata belum begitu maksimal dimanfaatkan masyarakat BS. Ini terlihat dari masih banyaknya pemilik kendaraan yang menunggak membayar pajak kendaraannya.

Angka kendaraan yang membayar pajak juga tidak terlalu signifikan. Sebelum program ini diberlakukan, Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) BS mencatat ada 7025 unit kendaraan yang mati pajak. Sementara sejak diberlakukan pembebasan denda pajak, hingga Selasa (22/11) tercatat hanya 1279 unit kendaraan baik roda dua dan empat saja yang membayar pajak.

Artinya, masih ada 5746 unit kendaraan yang belum membayar pajak dengan nilai sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan program bebas denda telat membayar pajak ini tinggal 17 hari lagi atau 11 Desember 2020. Padahal program ini untuk membantu atau meringankan masyarakat membayar pajak dan juga biaya balik nama pada surat kendaraannya.

Data terhimpun, kendaraan roda dua yang paling banyak menunggak pajak, mencapai 5054 unit, roda empat jenis truck 78 unit, pick up 219 unit, bus 4 unit, mini bus 341 unit, jeep 26 unit serta sedan sebanyak 24 unit.

Ini diakui Kepala Kantor Samsat BS, Sirwan Mayudi, S.Pd, menurutnya pandemi covid-19 yang membuat perekonomian masyarakat terpuruk menjadi faktor utama penyebabnya. Sehingga, warga lebih banyak yang menunda untuk membayar pajak kendaraannya. “Mungkin karena adanya wabah pandemi virus corona. Sehingga, penghasilan warga banyak yang terganggu dan lebih memilih untuk menunda bayar pajak,” sambungnya.

Selain itu, tingginya angka penunggakan bayar pajak juga dipengaruhi oleh banyaknya kendaraan yang tidak tahu keberadaannya. Namun data administrasinya masih terdaftar di Kantor Samsat. Sehingga setiap tahun selalu menjadi tagihan tunggakan pajak.

“Misalnya ada kendaraan yang terlibat kecelakaan dan rusak parah. Meskipun kendaraan tersebut tidak dipakai lagi. Namun sebelum datanya dihapus di Kantor Samsat, tetap akan menjadi tagihan tunggakan pajak,” terang Sirwan.

Untuk itu, ia berharap kepada masyarakat yang saat ini masih menunggak pembayaran pajak Ranmor. Agar segera melunasi kewajibannya. Apabila terus didiamkan lama-kelamaan akan semakin besar dan semakin berat untuk melunasinya.

“Harapan kami di sisa waktu lebih kurang 17 hari lagi menjelang berakhirnya program pembebasan denda pajak. Sebab, kita tidak tahu apakah kedepan program tersebut masih direalisasikan apa tidak,” pungkasnya. (cw2)