Bawaslu BS Launcing Desa Anti Politik Uang

0
19
Sumber: IBTimes.id

KOTA MANNA – Dalam upaya meminimalisir pelanggaran di Pilkada 2020, pagi ini (28/10), Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) meresmikan desa anti politik uang (APU). Gerakan ini diperkuat dengan launcing desa APU yang mengambil lokasi di Desa Ulak Lebar Kecamatan Pino.

Launcing desa APU ini akan ditandai dengan pemotongan pita oleh Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Bengkulu, Halid Saifullah, sekaligus sosialisasi terkait desa APU. Ketua Bawaslu BS, Azes Digusti mengatakan, launcing desa APU ini sebagai upaya Bawaslu BS mengajak masyarakat BS untuk menolak politik uang.

Dia melihat aktor politik uang bisa ditekan eksistensinya saat gerakan masyarakat ini bisa terus digalakkan. Dalam deklarasi ini, Azes mengajak seluruh masyarakat BS untuk bersama-sama menolak dan melawan apabila ada yang coba menawarkan uang atau materi lainnya agar memilihnya.

Ia meminta masyarakat yang menemukan praktek haram tersebut bisa langsung berani melapor kepada pengawas terdekat. “Prinsipnya mengajak masyarakat Bengkulu Selatan untuk menolak money politik dan ikut mengawasi serta melaporkan jika terjadi money politik,” tegas Azes didampingi anggotanya, Erina Okriani SPd kepada Rasel Selasa (27/10).

Sebab kata Azes, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pasal 187A angka 1 dan 2 secara tegas menyatakan pemberi dan penerima politik uang dapat dipidana penjara dan denda. “Kami berharap dengan adanya desa tolak politik uang ini masyarakat Bengkulu Selatan berperan aktif dalam mensosialisasikan bahaya politik uang,” harap Azes.

Azes menjelaskan ada tiga faktor penyebab terjadinya politik uang yaitu ada pemberi, penerima, dan kesempatan. “Jika salah satu faktor itu tidak ada, misalnya ada pemberi dan penerima, namun ada warga yang melaporkan praktik politik uang, maka tidak ada kesempatan. Tidak akan terjadi politik uang,” terang Azes. (and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here