Awas! Tak Pakai Masker, Bakal Dipenjara

0
209

PEMKAB Seluma sedang merancang draf untuk menindak para pelanggar protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19. Pasalnya, draf Raperda Prokes sedang dirancang dan akan segera diajukan ke DPRD Seluma.

Salah satu poin penting dalam draf Raperda Prokes, mengenai sanksi. Salah satunya sanksi kurungan badan atau penjara bagi masyarakat Seluma yang tidak menggunakan masker, dengan pidana penjara atau kurungan badan selama tiga hari.

Kabag Administrasi Hukum setkab Seluma, Nurpadliya, SH, mengatakan, dalam Perbup, tidak bisa diterapkan sanksi denda serta sanksi pidana. “Sehingga harus dituangkan perda agar mereka yang melanggar Prokes dengan tidak menggunakan masker, bisa ditindak tegas,” bebernya.

Selain itu, Nurpadliya mengatakan sanksi denda sendiri akan diberlakukan dari Rp 5 juta sampai denda maksimal Rp 50 juta bagi para pelanggar. Sanksi denda ini akan efektif diberlakukan setelah perda dibahas dan disahkan oleh Pemkab bersama DPRD Seluma.

Disampaikannya, poin-poin penting sanksi, di antaranya pelanggar yang tidak menggunakan masker sanksi denda Rp 100 ribu sampai Rp 500 ribu atau diganti dengan hukuman penjara selama tiga hari bagi para pelanggar. Selanjutnya, pelaku usaha di Seluma yang tidak menyediakan tempat mencuci tangan akan dikenakan denda Rp 1,5 juta sampai Rp 5 juta.

Selanjutnya rumah sakit yang tidak menyelenggarakan pelayanan covid-19 juga akan dikenakan denda Rp 50 juta. “Jadi rumah sakit juga tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan covid-19 kepada setiap pasien yang masuk. Jika tidak, maka bisa dikenakan denda sebesar Rp 50 juta,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nurfadliyah mengaku penerapan sanksi juga diberikan kepada yang menganggu penerapan prokes. Sesuai Undang-undang nomor 04 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular serta karantina.

“Bagi mereka yang menganggu penerapan prokes di Seluma, juga akan dikenakan sanksi pidana,” tegasnya lagi. Dia mengaku rancangan tersebut baru sebatas draf.

Namun semua pembahasan termasuk kajian akademis sudah selesai. Tinggal menunggu pembahasan dan pengesahan di tingkat DPRD. “Untuk PPNS sendiri, di Seluma sudah ada. Jadi setelah perda disahkan, bisa diterapkan dengan baik,” pungkasnya. (rwf)