Aparat Pemerintah Jangan Berpolitik

0
14

Bawaslu : Kalau Hadir, Boleh

KOTA MANNA – Bukan hanya PNS yang diwajibkan netral dalam kontestasi pemilihan langsung, aparat pemerintah yang digaji negara juga tidak boleh terlibat politik praktis. Apalagi terlibat dalam tim pemenangan pasangan calon (paslon). Hal itu bertujuan untuk mencegah kecurangan dengan memanfaatkan program dan bantuan pemerintah yang menguntungkan paslon tertentu.

Anggota DPRD BS, Siptin Gunawan meminta Bawaslu dan jajarannya pro aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pilkada. Setiap informasi indikasi kecurangan yang didapati atau ditemukan dilapangan harus disikapi, jangan didiamkan dan dibiarkan berlarut.

“Pengawasan masih kurang maksimal. Harusnya jajaran Bawaslu lebih proaktif dalam mengawasi hal-hal yang rentan pelanggaran,” pinta Siptin. Dikatakan Siptin, ia banyak mendapat informasi ditengah masyarakat bahwa aparat pemerintah ditunggangi paslon tertentu dengan tujuan mengondisikan hak suara pada hari pemungutan suara 9 Desember 2020.

“Dalam aturan, cara seperti itu kan tidak dibolehkan. Untuk memberantas praktik kecurangan seperti itu, sangat dibutuhkan peranan dari Bawaslu selaku lembaga pengawasan,” tutup politisi PAN ini.

Boleh Hadir

Senada dikatakan Komisioner Bawaslu BS, Noor M Tomi SPd yang menegaskan jika ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Namun, jika sekedar untuk hadir dan mendengar, tentu hal itu bukanlah suatu pelanggaran. Sebab, sudah menjadi hak PNS sebagai pemilih untuk mengetahui program berikut visi dan misi paslon yang bertarung di Pilkada BS.

“Yang tidak boleh itu kalau secara langsung terlibat. Misal, menjadi pembaca acara, apalagi jurkam. Baca doa saja tidak boleh. Intinya, jangan terlibat dalam kepanitian. Termasuk sebagai penyedia tempat. Tapi kalau datang, duduk dan mendengarkan paslon berkampanye, boleh saja. Kades dan perangkat juga boleh. Sebab, itu hak mereka sebagai pemilih untuk tahu apa visi dan misi calon tersebut,” tegas Noor M Tomi.

Ditambahkan Komisioner Bawaslu BS Divisi Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga, Erina Okriani kembali menegaskan jika PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dalam partai politik.Setidaknya ada tujuh larangan PNS.

Yakni dilarang melakukan pendekatan terhadap parpol terkait rencana pengusulan dirinya maupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah, dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai kepala daerah, dilarang mengdeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah, dilarang menghadiri deklarasi calon/bakal calon.

Kemudian, dilarang mengunggah, menanggapi (seperti, like, komentar atau sejenisnya) atau menyebar luaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi, maupun keterkaitan lain melalui media online maupun media sosial. Lalu, dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan, dan PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Larangan ini sudah sejak lama kita sosialisasian kepada PNS dan terus kami ingatkan,” kata Erina. Ditanya apakah hingga masa kampanye ini sudah ada atau belum ASN BS yang dilaporkan atau ditemukan melakukan pelanggaran, Tomi mengaku belum satupun. Baik itu laporan maupun temuan pihaknya yang berujung harus dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu BS.

“Sejauh ini belum ada. Baik itu dalam bentu laporan maupun temuan. Tapi untuk (kasus kecamatan) Kedurang, silakan tanyakan langsung dengan pak Ketua (Bawaslu BS). Sebab kita satu corong. Apalagi datin (data informasi) beliau yang berhak menyampaikan,” saran Tomi. (gio/and) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here