Anggaran Perjalanan Dinas Pejabat Dikurangi

0
31
Ilustrasi

KOTA MANNA – Mulai tahun depan, anggaran perjalanan dinas para pejabat eselon lingkungan Pemkab BS akan mengalami penurunan cukup drastis. Hal itu menyusul mulai diberlakukannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Kebijakan tersebut berlaku seluruh Indonesia, bukan hanya para pejabat eselon, melainkan para Anggota DPRD juga mengalami penurunan yang sama.

Dalam Perpres tersebut disebutkan uang harian perjalanan dinas untuk ke luar kota berkisar Rp 380 ribu per hari, Rp 150 ribu untuk dalam kota yang memakan waktu lebih delapan jam dan Rp 110 ribu untuk biaya pendidikan dan pelatihan. Sedangkan untuk uang perjalanan dinas yang selama ini berkisar Rp 2 jutaan justru menurun menjadi Rp 500 ribuan.

Kondisi ini, tentunya akan memengaruhi penganggaran untuk alokasi perjalanan dinas para pejabat dan anggota dewan di RAPBD tahun 2021 mendatang. “Dengan keluarnya Perpres, maka akan segera dilakukan revisi Perbup yang ada, untuk itu konsekuensinya alokasi anggaran biaya perjalanan dinasa pejabat akan berkurang mulai tahun depan,” ujar Kabag Administrasi Pembangunan Setkab BS Fikri Al Jauhari MM.

Disampaikan Fikri, dengan adanya aturan tersebut pihaknya selaku TAPD akan menghitung kembali satuan standar harga untuk eksekutif dan legislative terkait kebutuhan biaya anggaran perjalanan dinas. Selanjutnya, termasuk untuk ASN eselon tiga dan empat juga menyesuaikan dengan peraturan tersebut.

“Setelah diberlakukannya ketentuan besaran biaya perjalanan dinas nantinya. Pemkab Bengkulu Selatan segera membuat revisi Peraturan Bupati (Perbup) yang ada, terkait regulasi mengengenai peraturan perjanan dinas yang baru,” demikian Fikri. (one)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here