7 Larangan PNS di Pilkada

0
253
Para ASN di lingkungan Pemkab Bengkulu Selatan

KOTA MANNA – Netralitas di Pilkada 2020 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri sudah menjadi keharusan yang harus dipatuhi. Hal itu tidak bisa ditawar-tawar. Sederet aturan untuk tidak terlibat politik praktis sudah sangat jelas.

Mulai dari undang-undang (UU) maupun peraturan lainnya. Bagi yang melanggar, tak hanya sebatas sanksi adminitrasi, sanksi pidana bagi yang terbukti berpolitik siap menanti.

Demikian ditegaskan Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Bengkulu Selatan (BS), Erina Okriani, SPd kepada Rasel.

Aturan PNS, TNI/Polri untuk netral di Pilkada sudah sangat jelas diatur. Diantaranya UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 10 Tahun 2016, UU Nomor 34 Tahun 2004, UU Nomor 2 Tahun 2002, PP Nomor 42 Tahun 2004, dan PP Nomor 53 Tahun 2010,” sebut Erina.

UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan, setiap ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun. UU Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 1 penjabat negara, pejabat daerah, pejabat ASN, anggota TNI, anggota Polri, dan kepala desa atau sebutan lainnya/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Sementara untuk TNI diatur di UU Nomor 34 Tahun 2004 pasal 39 ayat 1 dan 2 yang menyatakan prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota parpol dan kegiatan politik praktis.

Untuk Polri, UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 28 ayat 1 yang menyebut kepolisian negara Republik Indonesia bersikap netral dan kehidupan politik dan tidak melibatkan pada kegiatan politik praktis.

Khusus PNS, setidak adanya ada 7 larangan di Pilkada. Ini seusai PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Pertama, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon.

Kedua, dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon. Tiga, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon.

Empat, dilarang menghadiri deklarasi bakal calon dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.

Lima, dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon melalui media online maupun media sosial.

Enam, dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

Dan tujuh, dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

“Untuk sanksi adminitrasi, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan pidana bagia yang melangar Pasal 71 ayat1, yakni penjara paling singkat satu bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau paling banyak Rp6 juta. Hal ini tertuang dalam Pasal 188 UU Nomor 10 Tahun 2016,” jelas Erina. (and)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here